Rabu, 27 Agustus 2025

Dirjen Gatrik Kementerian ESDM 'Disemprot' Bahlil Soal Desa Belum Berlistrik, Ini Sosoknya

Setelah beberapa tahun, Jisman kemudian menduduki jabatan sebagai pejabat kasi analisis harga listrik distribusi pada 2000-2001.

dok. Kontan
PERBEDAAN DATA - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu. Ia disemprot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena adanya berbedaan data desa belum belistrik, antara PLN dan Kementerian ESDM. 

“Ini enggak tahu dirjen saya enggak benar atau dirut PLN-nya yang enggak benar,” lanjutnya. 

Bahlil pun langsung menegur bawahannya itu. Ia meminta mereka untuk menemuinya setelah rapat selesai, bahkan menyinggung jabatan Dirjen Gatrik.

“Kalian habis ini ketemu sama saya ya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau?” ucap Bahlil. 

Ia memahami jika beberapa direksi PLN merupakan orang baru, sehingga data yang digunakan bisa jadi berbeda. Namun, posisi Direktur Utama PLN masih dipegang Darmawan Prasodjo.

“Ini direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru padahal dirutnya cuma satu, enggak berubah-ubah. Jadi oke data mereka ini mungkin yang up to date, sayangnya tidak dilaporkan,” jelas Bahlil. 

Meski sempat emosi, Bahlil melanjutkan pemaparan. Ia menjelaskan pemerintah sedang memetakan wilayah prioritas untuk program listrik desa.

Menurut Bahlil, Presiden Prabowo Subianto meminta desa yang belum teraliri listrik bisa mendapatkan pasokan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

“Bapak Presiden meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS. Desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota, kabupaten atau kecamatan. Tapi kalau dia pakai PLTS, maka jaringan lokal saja yang kita pakai,” ujar Bahlil.

Bahlil akan membahas hal ini dengan Kementerian Keuangan terkait biaya yang akan dikeluarkan untuk program tersebut. Program tersebut nantinya dijalankan oleh Kementerian ESDM, bukan dari PLN.

"Selama ini kan di PLN, dianggap itu anggaran PLN, itu anggaran negara, dan programnya harus mengikuti by design rencana pemerintah yang diputuskan oleh bapak presiden dengan melihat skala prioritas," katanya.

 

(Tribunnews/Igman/TribunTimur)

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan