Dirjen Gatrik Kementerian ESDM 'Disemprot' Bahlil Soal Desa Belum Berlistrik, Ini Sosoknya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik) Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu disemprot atau dimarahi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Hal itu terjadi saat Bahlil bersama jajarannya rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025).

Ia menegur Jisman karena data jumlah desa yang belum mendapat listrik tidak sesuai dengan data dari PLN. 

Baca juga: Kronologi Bahlil Semprot Dirjen Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu di Depan Komisi XII DPR

Profil Jisman P Hutajulu 

Dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Jisman merupakan pria kelahiran Tapanuli, Sumatera Utara pada 18 Januari 1967.

Jisman P Hutajulu menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatra Utara hingga 1983.

Setelah lulus SMP Jisman melanjutkan pendidikan di Jakarta, di SMA Fransiskus I dengan jurusan IPA dan lulus pada 1986.

Dia kemudian menempuh pendidikan sarjananya pada Institut Sains dan Teknologi Nasional.

Jisman memilih jurusan teknik elektro dan lulus pada 1992.

Setahun berselang, Jisman kemudian mendaftarkan dirinya menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Dia kemudian diangkat sebagai PNS pada 1994.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, jabatan pertamanya adalah Penata Muda golongan III/a.

Setelah beberapa tahun, Jisman kemudian menduduki jabatan sebagai pejabat kasi analisis harga listrik distribusi pada 2000-2001.

Setelah itu Jisman menjabat sebagai kasi harga jual tenaga listrik selama 2001-2006.

Disela-sela jabatan ini, ia melanjutkan pendidikan jenjang masternya di Sekolah Tinggi Manajemen LABORA.

Dia mengambil jurusan magister manajemen dan lulus pada 2004.

Riwayat jabatan Jisman di lingkungan Kementerian ESDM:

• Kepala Seksi Penyiapan Aturan Usaha Tenaga Listrik pada 2006-2011
• Kepala Subdirektorat Standardisasi Ketenagalistrikan pada 2011-2015
• Kepala Subdirektorat Harga dan Subsidi Listrik pada 2015-2016
• Kepala Subdirektorat Harga Tenaga Listrik pada 2016-2018
• Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan pada 2018-2022
• Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan pada 2022-2023
• Sekretaris Jenderal pada 2023 Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi pada 2023-2024
• Direktur Jenderal Ketenagalistrikan pada 2023 hingga sekarang 
• Komisaris di PLN
• Komisaris di BUMN holding pertambangan MIND ID.

Awal Bahlil Marah

Kemarahan Bahlil terhadap Jasmin bermula ketika ia menyampaikan mengenai peta pendistribusian listrik ke daerah yang belum terjangkau.

Bahlil menyebut dirinya telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait hal tersebut.

"Kami menyampaikan bahwa kemarin sudah rapat dengan Bapak Presiden, kami sedang memetakan prioritas sambung listrik ke masyarakat yang belum dapat sambung listrik," ujar Bahlil di rapat.

Ia bercerita kepada Presiden, dari sekian menteri di Kabinet Merah Putih, mungkin hanya dirinya yang sempat merasakan menggunakan lampu pelita.

Pendistribusian listrik saat itu tak semasif sekarang.

"Itu kita pakai itu loh kaleng susu, pakai sumbu, pakai minyak tanah. Kalau belajar, bangun pagi, di sini hitam. Syukur kalau ke sekolah kita mandi. Kalau nggak mandi, pasti kelihatan hitamnya," ujar Bahlil.

Bahlil menyebut dirinya berkomitmen menghadirkan swasembada energi di desa-desa. Di momen ini, Bahlil lantas ingin melaporkan target pendistribusian listrik itu, tetapi tak mendapat laporan yang tepat dari jajaran.

"Nah, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, atas arahan dan visi besar Presiden tentang swasembada energi, jadi energi ini harus juga diletakkan di desa-desa," ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, Kementerian ESDM mencatat sekitar 5.600 desa belum teraliri listrik.

Namun, PLN melaporkan jumlahnya mencapai 10.000 desa.

“Dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan, tapi tadi saya dapat laporan katanya PLN 10.000 desa ya,” kata Bahlil.

Bahlil heran karena perbedaan data. Dia menyemprot bawahannya serta Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo lantaran tidak bekerja optimal. 

“Ini enggak tahu dirjen saya enggak benar atau dirut PLN-nya yang enggak benar,” lanjutnya. 

Bahlil pun langsung menegur bawahannya itu. Ia meminta mereka untuk menemuinya setelah rapat selesai, bahkan menyinggung jabatan Dirjen Gatrik.

“Kalian habis ini ketemu sama saya ya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau?” ucap Bahlil. 

Ia memahami jika beberapa direksi PLN merupakan orang baru, sehingga data yang digunakan bisa jadi berbeda. Namun, posisi Direktur Utama PLN masih dipegang Darmawan Prasodjo.

“Ini direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru padahal dirutnya cuma satu, enggak berubah-ubah. Jadi oke data mereka ini mungkin yang up to date, sayangnya tidak dilaporkan,” jelas Bahlil. 

Meski sempat emosi, Bahlil melanjutkan pemaparan. Ia menjelaskan pemerintah sedang memetakan wilayah prioritas untuk program listrik desa.

Menurut Bahlil, Presiden Prabowo Subianto meminta desa yang belum teraliri listrik bisa mendapatkan pasokan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

“Bapak Presiden meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS. Desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota, kabupaten atau kecamatan. Tapi kalau dia pakai PLTS, maka jaringan lokal saja yang kita pakai,” ujar Bahlil.

Bahlil akan membahas hal ini dengan Kementerian Keuangan terkait biaya yang akan dikeluarkan untuk program tersebut. Program tersebut nantinya dijalankan oleh Kementerian ESDM, bukan dari PLN.

"Selama ini kan di PLN, dianggap itu anggaran PLN, itu anggaran negara, dan programnya harus mengikuti by design rencana pemerintah yang diputuskan oleh bapak presiden dengan melihat skala prioritas," katanya.

(Tribunnews/Igman/TribunTimur)