Perkuat Daya Saing, APJP Gandeng Bea Cukai Dorong Ekspansi Jalur Prioritas dan Efisiensi Logistik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) terus mendorong peningkatan efisiensi logistik nasional dengan memperluas jumlah anggotanya. APJP juga memperkuat kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam pertemuan bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letnan Jenderal TNI (Purn.) Djaka Budi Utama, APJP menegaskan pentingnya jalur prioritas dalam mempercepat proses ekspor-impor sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

Baca juga: Menko Airlangga: Transformasi Sektor Logistik Jadi Kunci Peningkatan Daya Saing Nasional

"APJP adalah asosiasi yang menaungi perusahaan-perusahaan dengan kredibilitas dan track record tinggi, sehingga mendapat perlakuan prioritas seperti tidak perlu melalui pemeriksaan rutin dalam proses ekspor-impor," tutur Ketua Umum APJP saat ditemui Tribunnews.com, di Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (16/7/2025).

Saat ini terdapat 143 perusahaan anggota APJP, namun menurut data asosiasi, ada sekitar 400 perusahaan lain yang berpotensi masuk sebagai anggota.

Semakin banyak perusahaan yang masuk jalur prioritas, maka dwelling time atau waktu tunggu kontainer di pelabuhan dapat ditekan lebih jauh.

"Dwelling time penting untuk meningkatkan logistik performance index kita. Ini juga berdampak langsung ke peningkatan I-Core dan daya saing industri nasional," jelas Bob Azam.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto menyatakan, dengan jumlah anggota APJP sebanyak 143, angkanya masih terhitung sedikit.

"Tentunya kalau dilihat jumlahnya dibandingkan dengan jumlah importir-eksportir yang sekitar 30.000, anggota APJP masih kecil. Tetapi kalau kita lihat nilainya ekspor maupun impor dari tahun ke tahun naik. Bahkan di tahun 2024 itu saya lihat data impor maupun ekspor mendekati 30 persen kontribusi dari teman-teman APJP. Itu sangat besar. Tentunya itu yang harus kita bina. Apa kesulitan mereka, apa yang bisa dibantu Bea Cukai, Kementerian Keuangan," ujar Nirwala.

Tantangan Regulasi dan Harapan Deregulasi

Dalam pertemuan tersebut, para anggota APJP juga menyampaikan berbagai hambatan dalam aktivitas ekspor-impor, yang sebagian besar tidak terkait dengan bea cukai, melainkan dengan peraturan teknis dari kementerian lain.

"Banyak masalah bukan pada bea cukainya, tapi lebih ke kementerian teknis. Kita berharap ada deregulasi berkelanjutan, seperti arahan Presiden dan Menko, agar industri bisa lebih kompetitif," ungkap Bob.

Perluasan APJP dan Target Dwelling Time

Salah satu langkah konkret untuk mengurangi dwelling time adalah menambah jumlah anggota APJP dan MITA AEO (Authorized Economic Operator).

Dibanding negara seperti Thailand yang jumlah AEO-nya dua kali lebih banyak, Indonesia masih perlu mendorong perusahaan-perusahaan untuk masuk dalam skema ini.

"Sekarang dwelling time nasional rata-rata 2,9 hari, tapi untuk anggota APJP bisa di bawah 2 hari. Efisiensi ini luar biasa, terutama untuk inventory cost. Kami berharap UMKM juga bisa menikmati kecepatan ini," kata Ketum APJP.

Upaya lain yang akan dilakukan termasuk membentuk sistem distribusi kolektif untuk perusahaan kecil, sehingga mereka tetap bisa melakukan impor meskipun volumenya kecil dan dibantu proses logistiknya oleh pusat distribusi atau material center.