Politisi PDIP Dukung Evaluasi Menyeluruh Proyek-proyek di IKN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mendukung evaluasi menyeluruh atas alokasi anggaran untuk proyek-proyek di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Bima menegaskan pihaknya tetap mendorong penganggaran pembangunan IKN.

"Tetapi sekali lagi bahwa realokasi atau alokasi yang tidak di IKN itu tetap harus berpihak kepada sektor-sektor yang merakyat seperti sekarang Pak Prabowo galak di sektor energi, di sektor pangan, juga di sektor kesehatan," kata Aria Bima kepada wartawan, Selasa (22/7/2025).

Legislator PDIP itu menilai pemerintahan Prabowo Subianto perlu mengedepankan pembangunan yang berbasis kepada kebutuhan mendesak, terutama yang saat ini tengah dilakukan yakni pembentukan Koperasi Merah Putih, swasembada pangan, hingga sekolah rakyat.

Karena itulah, penundaan pembangunan beberapa sektor di IKN tidak diartikan sebagai upaya menunda pemerataan. 

Menurut Aria Bima, harus ada program strategis yang dikedepankan.

"Tetap harus ada keberpihakan terhadap kawasan luar Jawa yang jujur dalam rapat-rapat komisi II sangat-sangat tertinggal, sangat-sangat jomplang," tegasnya.

"Padahal sumber daya alamnya Papua, Sulawesi, Kalimantan kita eksploitasi untuk pendapatan nasional kita," kata Aria Bima.

"Di sisi lain kita melihat bahwa kalau toh penundaan itu dilakukan juga bisa dilihat sebagai bentuk keberpihakan terhadap realitas ekonomi saat ini, realitas sosial saat ini," tandas dia.

Sebelumnya, Partai NasDem menilai, pembangunan IKN sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) perlu dievaluasi secara menyeluruh, seiring dinamika kondisi fiskal dan politik nasional saat ini.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, memberikan dua opsi kebijakan strategis kepada Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, guna menjawab ketidakpastian status dan arah pembangunan IKN.

Baca juga: Said Abdullah Sebut Usulan Gibran Berkantor di IKN Diselesaikan dengan Undang-undang Saja

“Partai NasDem memberikan beberapa opsi kebijakan strategis yang perlu diambil oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia,” ujar Saan dalam keterangannya, Minggu (20/7/2025).

Partai NasDem mengusulkan dua arah kebijakan alternatif yang realistis:

Pertama, Jika IKN Ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara: Segera terbitkan Keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN. 

Baca juga: NasDem Dorong Pemerintah Percepat Keppres IKN, Dasco: Pasti Ada Targetnya, Ikuti Saja