Profil 3 Calon Ketua Dewan Komisioner LPS, Ada Bankir Senior Hingga Pejabat BPJS 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Tiga nama telah mengerucut sebagai calon Ketua Dewan Komisoner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) periode 2025-2030 berdasarkan hasil seleksi oleh Panitia Seleksi DK LPS.

Tiga nama kandidat yang telah ditetapkan ini akan melangkah ke tahap berikutnya. Pengumuman resmi telah disampaikan langsung oleh Ketua Pansel DSK LPS Sri Mulyani Indrawati, yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 1 Agustus lalu.

Sri Mulyani menegaskan, proses seleksi calon anggota Dewan Komisioner LPS dilakukan secara ketat dan berintegritas.

Dari proses seleksi yang berlangsung sebelumnya, Pansel telah meloloskan tiga calon ketua dan tiga calon anggota Dewan Komisioner .

Berikut profil tiga calon Ketua Dewan Komisioner LPS:

Agresius R. Kadiaman

Agresius dikenal sebagai bankir senior dan memiliki pengalaman luas di industri perbankan. Mnegutip informasi di China Construction Bank Indonesia (CCB), Agresius sudah berkarir di dunia perbankan sejak tahun 1991.

Dia tercatat pernah bekerja di sejumlah bank besar seperti Citibank, Danamon, dan Bank Bali. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tahun 2000.

Pada April 1991 hingga April 1997, diantaranya sebagai Financial Control Staff, Relationship Manager dan terakhir menjabat sebagai Assistant Vice President, Financial Institutions and Custody.

M. Iman NHB Pinuji

Imam saat ini menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Iman memiliki jejak karier yang cukup matang di bidang pengawasan keuangan. 

Imam pernah menjabat sebagai Direktur Grup Akuntansi dan Anggaran di LPS serta Direktur Grup Analisis Resolusi Bank di LPS.

Awal kariernya diawali sebagai auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). M. Iman N. H. B. Pinuji saat ini menjadi anggota Dewan Kode Etik IAI periode 2023 – 2027. 

Baca juga: Pansel Tetapkan 8 Calon Pejabat Dewan Komisioner LPS, Tiga Alumni STAN, Apa Tanggapan IKANAS?

Iman menyelesaikan Pendidikan Diploma IV/S1 dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta dan menyelesaikan program Diploman in Financial Management dari Monash University Australia.

Iman kemudian melanjutkan program Master of Business (Accounting) dari Monash University Australia.

Purbaya Yudhi Sadewa

Namanya menjadi sosok yang menarik perhatian karena latar belakangnya yang dekat dengan Luhut Binsar Pandjaitan sekaligus calon incumbent.

Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS saat ini, Purbaya pernah menjabat Deputi di Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin Luhut. 

Purbaya juga pernah menjadi Staf Khusus di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan serta Deputi di Kantor Staf Presiden selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kedekatannya dengan Luhut menjadi salah satu faktor yang cukup mencuri perhatian dalam proses seleksi ini. Nama Purbaya tidak asing lagi bagi lingkungan Istana di era Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Dorong Independensi, Pengamat Nilai Calon Dewan Komisioner LPS Harus Mundur dari Jabatannya

Purbaya kerap dilibatkan dalam pengambilan keputusan beberapa kebijakan strategis bidang ekonomi di masa Presiden Joko Widodo kala itu.

Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, dia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Mei 2018-September 2020).

Purbaya juga pernah menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016 – Mei 2018) dan Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015-Juli 2016).

Purbaya juga pernah menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (April 2015-September 2015), Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010-2014).

Jabatan lainnya yang pernah dipegang adalah anggota Komite Ekonomi Nasional (2010-2014), Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan “Pokja IV”, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016-sekarang).

Tahapan Seleksi Calon Dewan Komisioner LPS

Setelah melalui berbagai tahapan seleksi yang ketat, Pansel DK LPS telah menetapkan total enam nama, terdiri dari tiga calon Ketua dan tiga calon Anggota DK bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, yang kemudian diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Nama-nama tersebut akan disaring dan dikirim ke DPR RI untuk menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Proses ini penting untuk memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan memimpin lembaga strategis yang bertugas menjaga kestabilan sistem keuangan nasional.

Terkait proses seleksi anggota Dewan Komisioner LPS ini, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menekankan, proses pemilihan DK LPS harus mengedepankan asas independensi.

“Proses rekrutmen dan asesmen para calon juga harus berdasarkan kompetensi dan integritas. Hal ini bisa dilihat dari latarbelakang pengetahuan dan pengalamannya."

"Kompetensi bisa dilihat dari background knowledge dan experience-nya," ungkap Esther.