Menteri PU: Biaya Perbaikan Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Demo Hampir Rp900 Miliar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut anggaran yang dibutuhkan untuk merenovasi berbagai fasilitas umum yang rusak akibat demo di sejumlah wilayah Indonesia hampir mencapai Rp 900 miliar.

Dody mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, fokus renovasi saat ini diprioritaskan di Jakarta. Hal ini juga sudah dibahas bersama Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Beliau diskusikan terkhususkan di Jakarta karena Jakarta masih menjadi ibu kota negara dan semua mata memandangnya di Jakarta," kata Dody kepada awak media di Gerbang Tol Pejompongan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Baca juga: Jasamarga Tutup Sementara Akses Keluar Pintu Tol Senayan Depan Gedung MPR/DPR Imbas Demo Buruh

Menurut Dody, fasilitas negara dan fasilitas publik yang digunakan masyarakat setiap hari harus menjadi prioritas utama.

Maka dari itu, pemerintah lebih dulu menangani gerbang tol, halte Transjakarta, serta fasilitas MRT yang terdampak aksi.

"Kami bahas kemarin dengan Pak Seskab sampai pagi, kita ambil titik dulu yang paling utama gerbang tol karena kan tol itu hampir tiap hari dilalui oleh pekerja kita semua. (sama halnya dengan) Halte Transjakarta dan MRT yang kena imbas," ujar Dody.

Dody mengungkapkan, total biaya hampir Rp 900 miliar itu dihitung dari seluruh kerusakan fasilitas di Indonesia, mulai dari ringan, sedang, dan berat.

Ada 19 provinsi yang memiliki fasilitas rusak, salah satunya adalah gedung DPRD di Makassar yang terbakar.

Sementara itu, untuk gerbang tol di Jakarta, Dody mengatakan Jasa Marga akan menanggung biayanya sendiri.

"Mereka mengatakan enggak perlu bantuan negara, ya sudah. Saya sudah tawarkan bantuan saya sampai tiga kali, tadi mengatakan, "Enggak, kami sanggup," Ya sudah," kata Dody.

Dody mengatakan anggaran hampir Rp 900 miliar ini berasal dari anggaran darurat Kementerian PU.

"Arahannya Pak Presiden ini kondisi tanggap darurat bagi PU, jadi ya kami pakai semua dana yang ada. Kalau kurang, baru kami akan ke Pak Presiden," ujar Dody.

Sebagai informasi, Kementerian PU telah meminta seluruh Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) melakukan identifikasi lapangan.

Identifikasi meliputi menentukan terbakar atau tidak terbakar, serta indikasi tingkat kerusakan ringan, sedang, atau berat.

Sejauh ini, telah diidentifikasi 42 bangunan gedung dan 32 pos polisi yang tersebar di 29 kota dari berbagai provinsi.