Pakar Sebut Kerusuhan-Pembakaran saat Demo Ditunggangi Oknum Aparat hingga Imbau Kapolri Dicopot

TRIBUNNEWS.COM - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari, menyoroti masifnya aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Feri Amsari juga dikenal sebagai narator utama dalam film dokumenter Dirty Vote, yang tayang saat momen Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia menegaskan bahwa penanganan aksi publik harus dilakukan dengan cara yang demokratis, bukan melalui pendekatan militer.

Feri mengingatkan adanya indikasi upaya mendorong situasi menuju darurat militer.

Menurutnya, hal tersebut tidak diperlukan dan justru berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

“Saya pikir yang perlu diperhatikan adalah upaya-upaya militer untuk masuk ke dalam darurat militer yang sangat-sangat tidak diperlukan. Itu hanya memancing kedaulat sipil menjadi daulat militer,” kata Feri, kepada Tribunnews.com, Minggu (31/8/2025).

Ia juga menekankan pentingnya menjaga aksi mahasiswa dan masyarakat sipil tetap damai, rapi, dan tidak ditunggangi kepentingan sesaat yang dapat merusak demokrasi bangsa.

Selain itu, Feri menilai tindakan-tindakan anarkis, seperti pembakaran dan kerusuhan, kerap ditunggangi oleh oknum aparat yang tidak ingin demokrasi Indonesia berkembang sehat.

“Pelaku kerusuhan pembakaran itu tindakan-tindakan yang ditunggangi oleh aparat tertentu. Yang tidak ingin demokrasi berjalan sehat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Feri menyoroti sikap Presiden RI Prabowo Subianto, menurutnya, presiden harus mengingatkan aparat agar tidak melakukan kekerasan terhadap massa aksi.

“Aparat boleh melindungi diri dengan perangkat yang ada, tapi bukan untuk memukul atau melukai publik. Sikap presiden yang merangkul dengan melindungi rakyat, itulah yang ditunggu publik, bukan sikap yang menakut-nakuti,” tegasnya.

Feri berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas dengan cara yang damai, serta memastikan hak-hak masyarakat sipil tetap terlindungi dalam bingkai demokrasi.

Pengamat Politik Voxpol: Reformasi Total Polri

Pengamat Politik sekaligus CEO, Founder, dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyebut seharusnya ada reformasi total di tubuh Polri.

Menurut pendiri lembaga survei dan konsultan politik nasional  itu, Institusi Polri selama ini dipersepsikan publik terlatih represif, memanipulasi kasus, lebih menjadi pelindung pejabat daripada pelindung rakyat.

"Reformasi Polri menjadi keniscayaan," ujarnya dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Minggu (31/8/2025).