Kemenhub Akui Biaya Kerusakan Fasilitas Umum Imbas Demo Ditanggung Pemda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan, anggaran kerusakan fasilitas umum akibat demonstrasi selama sepekan di akhir Agustus 2025 lalu, sepenuhnya ditanggung Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing wilayah.

Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat Ahmad Yani menyatakan, Kemenhub tidak menyalurkan bantuan anggaran karena Pemda di beberapa wilayah seperti DKI Jakarta masih mampu menanggung biaya tersebut.

"Alhamdulillah, teman-teman DKI masih mampu. Semua Pemda," ujar Ahmad Yani usai Media Briefing di Kantor Kemenhub, Senin (15/9/2025).

Bahkan kerusakan fasilitas umum di wilayah Makassar seperti beberapa traffic lights juga menggunakan anggaran Pemda. Sementara khusus traffic lights di jalan nasional akan dibiayai oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). 

"Makassar ada beberapa traffic lights ada BPTD kalau dia di jalan nasional," tutur dia.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, total kerugian atas kerusakan fasilitas umum imbas aksi unjuk rasa selama sepekan kemarin di beberapa titik wilayah DKI Jakarta, sebesar Rp 50 miliar.

Beberapa fasilitas umum yang mengalami kerusakan yakni beberapa halte Transjakarta, hingga halte Mass Rapid Trans (MRT).

Baca juga: Gedung Pemerintahan-DPRD Kediri Jatim yang Rusak Akibat Demo Bakal Berfungsi Lagi Pertengahan 2026

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, aksi unjuk rasa dimulai sejak Senin 25 Agustus 2025 dengan tuntutan pembatalan kenaikan tunjangan, transparansi gaji DPR serta penolakan RKUHP.

Dalam catatannya, ada 107 titik aksi di 32 provinsi menggelar unjuk rasa. Beberapa wilayah terbagi dalam kategori rusuh hingga kondusif. DKI Jakarta termasuk dalam kategori kondusif.

"Kami mencatat, ada 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus. Yang merah itu ada aksi yang berlanjut rusuh, yang kuning relatif kondusif yaitu di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat," ujar Tito saat Rakor Inflasi Daerah, Selasa (2/9/2025).

"Yang kami catat yang berakhir ada kerusuhan dalam bentuk pengrusakan dan pembakaran, yang lainnya berlangsung secara kondusif," imbuhnya.

Baca juga: Pihak Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Aksi Demo Berujung Kericuhan di Nepal

Berdasarkan datanya, terjadi kerusakan pada 22 halte di DKI Jakarta. Halte Transjakarta mengalami kerugian Rp 41,6 miliar, fasilitas MRT Jakarta Rp 3,3 miliar serta kerugian Rp 5,5 miliar untuk CCTV. Sehingga jika ditotal sebanyak Rp 50,4 miliar.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan estimasi kerugian terhadap rusaknya fasilitas umum halte bus Transjakarta dan area Moda Raya Terpadu Jakarta (MRT) paska demo, mencapai Rp 55 miliar.

Pascademo, Gubernur Pramono Anung menyampaikan perkembangan terkini terkait kerusakan beberapa fasilitas umum di Jakarta.

Rinciannya, ada 6 halte Trans Jakarta terbakar dan dijarah, serta 16 trans jakarta yang dirusak kemudian dilakukan coret, vandalisme dan sebagainya.

"Ada 22 Halte TransJakarta, serta satu pintu tol terdampak," katanya dalam konferensi pers setelah rapat bersama Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) membahas situasi di Jakarta, Senin (1/9/2025).