Pemerintah Siapkan 17 Program Paket Ekonomi 2025, Ini Rinciannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan 17 program paket ekonomi yang akan berjalan hingga akhir tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, dari 17 paket tersebut diantaranya 8 program akselerasi, 4 program lanjutan dan 5 program tenaga kerja.

Airlangga merincikan, untuk 8 program akselerasi 2025 mencakup program magang bagi fresh graduate dengan anggaran Rp 198 miliar, target penerima sebanyak 20 ribu lulusan baru S1/D3. Program ini bekerja sama dengan industri, dan akan diberikan uang saku setara UMP selama 6 bulan. 

Baca juga: Tidak Ada Diskon Tarif Listrik Pada Paket Kebijakan Ekonomi Kuartal II 2025

Kedua, perluasan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dari semula sektor padat karya, diperluas ke pariwisata, hotel, restoran dan kafe dengan target 552 ribu pekerja. Anggaran yang dikeluarkan Rp 120 miliar.

Tiga, bantuan pangan beras sebesar 10 kilogram (Kg) per bulan untuk bulan Oktober dan November dengan total anggaran Rp 7 triliun.

Empat, subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM) diskon 50 persen bagi 731 ribu pekerja bukan penerima upah, seperti ojek online (ojol), kurir dan sopir, anggarannya Rp 36 miliar.

Lima, dukungan pembiayaan perumahan pekerja, penurunan bungan program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dari Bi-Rate 5 persen menjadi 3 persen. Anggaran untuk program ini sebesar Rp 150 miliar.

Enam, program padat karya tunai atau cash of work untuk Kementerian Perhubungan senilai Rp 1,8 triliun dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 3,5 triliun.

Tujuh, percepatan deregulasi PP 28 integrasi RDTR ke OSS target 170 kecamatan dengan anggaran Rp 1 triliun.

Delapan, program perkotaan atau pilot projek di kota-kota besar untuk Gig Economy seperti working space. 

"Kalau di Jakarta menggunakan dana yang sudah tersedia di Jakarta dan juga akan mendorong dana yang ada di Ekraf," tutur Airlangga di Istana Negara, Senin (15/9/2025).

Berikut rincian 4 program lanjutan dan 5 program penyerapan kerja:

Empat program yang akan diteruskan tahun 2026 diantaranya: 

1. PPh final UMKM sebesar 0,5 persen hingga 2029

2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata 

3. PPh Padal 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya

4. Diskon iuran JKK dan JKM bukan pekerja upah (BPU)

Sedangkan 5 program penyerapan tenaga kerja sebagai berikut:

1. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 

2. Kampung Nelayan Merah Putih

3. Revitalisasi tambak pantura 

4. Modernisasi kapal nelayan

5. Perkebunan rakyat