Selasa, 28 Oktober 2025

Tekan Backlog Perumahan Tak Bisa Asal Bangun, Perlu Riset Segmen Mana yang Membutuhkan

Prabowo Subianto diminta segera mengatasi kebutuhan hunian layak terutama untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah

|
Penulis: Choirul Arifin
Editor: Sanusi
HO
BACKLOG PERUMAHAN - Acara Diskusi Meja Bundar bertajuk Tabungan, Asuransi Mikro dan Pembangunan Perumahan: Jalan Baru Mengatasi Backlog Perumahan, Jumat malam, 26 September 2025. 

Hal lain yang tak kalah penting adalah solusi atas harga tanah yang mahal. “Mari kita pikirkan untuk libatkan lembaga-lembaga yang punya tanah. Misalnya agraria, pemerintah daerah, dan bank tanah. Pemerintah juga bisa siapkan tanah terlantar,” ujarnya.

Masalah kedua, adalah harga rumah mahal. “Kita bisa melibatkan BUMN yang bisa berkontribusi dengan memberikan diskon dalam pembangunan rumah. Misalnya sekitar 10 atau 20 persen untuk BUMN penyedia baja, semen, listrik dan lain lain,” katanya.

Ekonom BRI Ramadani Partama dalam risetnya mendapati temuan bahwa salah satu faktor orang membeli rumah adalah kemudahan akses menuju tempat kerja.

“Preferensi dari temuan kami, salah satu hal yang penting orang itu mau beli rumah adalah literasi terhadap housing policy. Apalagi kepada masyarakat berpenghasilan rendah, dimana tingkat edukasinya itu cenderung relatif rendah. Jadi komunikasinya harus jelas,” bebernya. 

Ramadani Partama, mengatakan, masalah utama backlog perumahan di Indonesia adalah keterjangkauan harga.

Karena itu, hunian murah yang dijual ke masyarakat berpenghasilan rendah harus benar-benar terjangkau dan mendapatkan dukungan subsidi bunga dari pemerintah.

"Bagi bank meski sudah ada alokasi subsidi pemerintah tapi dari hitung hitungan bank menyatakan, sulit bagi mereka untuk mendapatkan hunian layak."

"Political will pemerintah diperlukan karena hanya pemerintah yang punya power untuk jalankan program hunian untuk MBR," tegasnya.

Terkait temuan tersebut, Fankar sependapat bahwa preferensi Gen Z membeli rumah karena faktor lokasi. "Karena itu, untuk mengatasi backlog perumahan tidak bisa dengan cara asal bangun. Perlu menyesuaikan dengan preferensi di kebutuhan masyarakat," ujarnya mengingatkan.

"Penyediaan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga perlu trintegrasi misalnya dengan memaksukkan mereka ke program asuransi mikro yang preminya hanya sekitar Rp50 ribu per tahun."

Baca juga: Backlog Perumahan Indonesia Tembus 15 Juta, Wamen Fahri Hamzah: Kabar Baik Bagi Pengembang

"Tapi ini harus ada political will pemerintah untuk jalankan hal ini. Yang terjadi sekarang, banyak rumah baru dibangun tapi nggak terjual karena yang beli bukan mayarakat yang belum beli rumah. Tapi investor untuk disewakan lagi," ungkap Fankar Umran.

"Jadi nggak ketemu antara demand dan supply. Untuk mengatasi backlog perumahan harus ada penelitian dulu. Siapa yang butuh, di mana lokasinya akan dibangun," imbuhnya.

Mamay Sukaesih, Senior Industry and Regional Analyst Bank Mandiri berpendapat, keterlibatan BUMN untuk membangun rumah demi menyukseskan program 3 juta rumah oleh pemerintah sangat diperlukan.

Apalagi saat ini, industri semen mengalami oversupply. "Apabila program 3 juta rumah ini didorong berarti bisa menyerap produksi yang ada,” ungkapnya.

Dekan Fakultas Sains Terapan dan Teknologi, Institut Sains dan Teknogi Nasional (ISTN) Kun Wardana Abyoto mengatakan, pekerja menginginkan perumahan yang dekat dengan lokasi kerja.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved