Minta Aparat Tegas, Warga Keluhkan Perusakan Kebun Kopi Arabika di Bondowoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Warga pemetik kopi yang bekerja di lahan perkebunan kopi arabika Java Coffee Estate yang dikelola PTPN IV PalmCo di Desa Kali Gedang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, mengeluhkan terulangnya insiden perusakan perkebunan kopi di wilayah mereka yang menyebabkan warga kehilangan mata pencaharian.

Perkebunan kopi peninggalan Belanda ini kembali mengalami perusakan yang diduga dilakukan oleh orang tidak dikenal baru-baru ini yang menyebabkan rusaknya tanaman kopi dan berisiko memicu gagal panen.

Baca juga: KJRI Sabah Promosikan Kopi Indonesia Lewat Festival Internasional di Malaysia

Ini adalah kali ketiga perusakan terjadi dalam waktu yang belum genap satu tahun. Yang paling merasakan dampaknya kerusakan kebun kopi adalah warga sekitar yang kehilangan sumber penghidupan.Mereka yang setiap hari menggantungkan hidup dari aktivitas panen dan pengelolaan kebun, kini terpaksa menganggur.

Tanaman kopi yang semestinya segera memasuki panen, ditebang dan dirusak dan membuat ratusan keluarga kehilangan pijakan ekonomi. “Kami hidup dari kebun. Kalau kebun dirusak begini, kami kehilangan pekerjaan. Tidak tahu harus ke mana lagi,” ujar Suryani, pemetik kopi yang sehari-hari bekerja di kebun kopi Kali Gedang.

Pengelola kebun sudah melaporkan insiden perusakan kebun kopi ini ke Polres Bondowoso namun penanganan atas kasus ini belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Kepala Desa Kali Gedang, Sukarto, mengungkapkan perusakan ini tidak hanya merugikan perusahaan, tapi juga mata pencaharian warganya. "Banyak warga menggantungkan hidup dari kebun. Kami harap aparat segera menindaklanjuti laporan yang ada,” ujarnya.

Konflik agraria jika tak ditangani secara tuntas, kerap meninggalkan luka panjang di tingkat akar rumput. Menanggapi hal ini, anggota Komisi VI, Nashim Khan mendesak agar aparat penegak hukum turun tangan mengusut insiden perusakan.

“Ini bukan sekadar soal tanaman yang ditebang, tapi soal keadilan yang belum hadir. Kalau dibiarkan, ini bisa menimbulkan gejolak,” kata Nashim. Dalam berbagai konflik agraria di Indonesia, keengganan bertindak justru menjadi sumber masalah baru. Menurutnya, negara harus hadir bukan hanya untuk menjaga stabilitas, tetapi juga melindungi yang lemah

Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SP-BUN) Basis JCE juga menyayangkan tindakan pengrusakan yang terus terjadi dan menuntut kejelasan hukum agar para pekerja merasa terlindungi. “Kami ingin semua pihak menahan diri. Jangan ada aksi sepihak yang merugikan. Serahkan pada proses hukum,” kata Asnanto, perwakilan SP-BUN.

Menurutnya, konflik berkepanjangan justru mengancam masa depan kawasan tersebut sebagai sentra produksi kopi di Bondowoso.

Pihak PTPN IV PalmCo menegaskan, langkah-langkah hukum sudah diambil secara prosedural. Laporan telah disampaikan ke kepolisian, manajemen regional, hingga Forkopimda setempat. Namun hingga kini belum terlihat respons tegas yang memberi rasa aman bagi masyarakat dan pekerja.

Baca juga: 10 Manfaat Minum Kopi Tanpa Gula di Pagi Hari: Bantu Jaga kesehatan Jantung, Cegah Diabetes Tipe 2

“Kami sangat menyayangkan pengrusakan ini. Tanaman kopi yang kami kelola bersama warga seharusnya menjadi sumber hidup, bukan sengketa. Kami harap aparat segera mengusut tuntas,” ujar Samuel Christian Nababan, Manajer Java Coffee Estate.

Perusahaan menyebut bahwa kasus ini bukan semata kepentingan korporasi. Yang lebih utama adalah melindungi ekosistem ekonomi lokal yang bertumpu pada kebun kopi negara. Karena itu, pihaknya berharap aparat penegak hukum dapat bertindak tegas, independen, dan tidak terpengaruh kepentingan kelompok mana pun. Menurutnya, yang paling duluan merugi dari insiden perusakan ini bukan hanya institusi, tetapi rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari perkebunan ini.

Perkebunan kopi Java Coffee Estate merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam program Bondowoso Republik Kopi (BRK). Perkebunan ini menyerap 4.000 tenaga kerja dan memasok kebutuhan kopi arabika ke berbagai pasar ekspor.(tribunnews/fin)