Bahlil Bantah Program B50 Bakal Ganggu Pasokan Minyak Goreng

Ringkasan Berita:

• Rencana B50 ini hanya akan mengurangi jumlah ekspor crude palm oil (CPO).
• Pemerintah memiliki beberapa langkah untuk memastikan pasokan alam negeri tetap aman.
• Kebijakan B50 bisa diimbangi dengan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menepis isu soal rencana penerapan biodiesel 50 persen (B50) yang akan mengganggu pasokan minyak goreng dalam negeri.

B50 merupakan bahan bakar yang terdiri dari 50 persen biodiesel dan 50 persen solar biasa.

Bahan utama pembuatan biodiesel adalah minyak nabati yang terbuat dari minyak sawit mentah, minyak jelantah, atau bahan nabati lain yang diolah menjadi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) atau Hydrotreated Vegetable Oil (HVO).

Menurut Bahlil, isu tersebut tidaklah benar. Dia bilang rencana B50 ini hanya akan mengurangi jumlah ekspor crude palm iol (CPO).

Baca juga: Kebijakan B50 Berpotensi Matikan Industri Sawit, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Secara Matang

"Enggak ada, enggak ada isu itu. Ini kan persoalannya adalah kalau kita memakai B50 tinggal ekspor kita yang kita kurangi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," kata Bahlil usai menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom di Menara Bank Mega, Selasa (28/10/2025).

Bahlil mengaku, pemerintah memiliki beberapa langkah untuk memastikan pasokan alam negeri tetap aman.

Bahlil menyebut , kebijakan B50 bisa diimbangi dengan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).

"Termasuk dalamnya adalah DMO atau yang kedua kita meningkatkan produksi dengan intensifikasi, yang ketiga kita nambah lahan, sudah itu saja," tutur dia.

Adapun saat ditanya apakah nantinya pemerintah akan menetapkan DMO khusus CPO, Bahlil menyebut hal itu masih menjadi opsi yang akan dikaji lebih lanjut.

"Kita akan lihat itu salah satu alternatif," tegas dia.
  
Mulai 2026, Indonesia tidak akan lagi mengimpor solar. Hal ini seiring dengan rencana pemerintah yang akan mengimplementasikan program B50.

Bahlil Lahadalia mengungkap, program B50 yang menggabungkan 50 persen minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dengan 50 persen solar ini akan mulai diterapkan pada semester II 2026.

"Sekarang sudah dilakukan hitungan tes mesin. Direncanakan semester 2 2026 itu mulai kami implementasikan. Artinya, kita tidak lagi impor solar," kata Bahlil ketika memberi sambutan dalam acara penandatanganan MoU bersama BPS di Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Adapun pada tahun ini, impor minyak solar diperkirakan masih berada di angka 4,9 juta kiloliter atau setara 10,58 persen dari total kebutuhan nasional.

Implementasi B50 akan meningkatkan porsi bahan bakar nabati (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) dalam solar secara masif.

Dengan begitu, mampu menggantikan sepenuhnya volume impor tersebut dan menjadikan pasokan solar nasional 100 persen berasal dari sumber daya domestik.

Bahlil juga menegaskan bahwa program B50 tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru.

Sebab, peningkatan kebutuhan CPO akan membuka kebun baru. Selain itu, dengan bertambahnya kebutuhan CPO, ia menyebut sebagian ekspor juga akan dikurangi.

Dengan pengurangan ekspor, maka terbuka potensi adanya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk CPO.