Ketua Komisi XI DPR RI: Tokenisasi Aset, Jalan Menuju Demokratisasi Investasi

Ringkasan Berita:

• Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai tokenisasi aset nyata (real world assets/RWA) menjadi strategi penting menuju demokratisasi investasi di Indonesia. 
• Dalam FEKDI dan IFSE 2025, ia menjelaskan bahwa tokenisasi memungkinkan aset fisik seperti properti dan infrastruktur diubah menjadi token digital yang dapat dimiliki secara fraksional. 
• Misbakhun juga mendorong pemerintah menyiapkan regulasi jelas agar Indonesia bisa menjadi pionir tokenisasi di Asia Tenggara.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mendorong masyarakat Indonesia untuk semakin mengenal dan memahami konsep tokenisasi aset nyata atau real world assets (RWA).

Ia menilai, tokenisasi aset merupakan langkah strategis menuju demokratisasi investasi sekaligus memperkuat pembiayaan pembangunan nasional.

Hal tersebut disampaikan Misbakhun saat menjadi leader speaker dalam ajang Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 yang berlangsung di Jakarta Convention Center.

Dalam forum yang dihadiri para pengambil kebijakan dan pelaku industri keuangan itu, Misbakhun menjelaskan bahwa tokenisasi RWA memungkinkan aset fisik seperti properti, tanah, komoditas, hingga proyek infrastruktur diubah menjadi token digital yang dapat dimiliki secara fraksional oleh masyarakat.

“Melalui tokenisasi, masyarakat dengan modal terbatas pun bisa ikut berinvestasi. Ini membuka jalan bagi inklusivitas investasi di Indonesia,” ujar legislator Partai Golkar tersebut, dikutip Sabtu (1/11/2025).

Baca juga: Edena Beber Strategi Tokenisasi di Pertemuan Startup Terbesar India 2025

Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu menambahkan, dengan populasi digital yang besar dan pasar investasi yang berkembang pesat, Indonesia berpotensi menjadi pionir tokenisasi aset nyata di Asia Tenggara.

Ia juga mengutip proyeksi McKinsey & Company, yang memperkirakan nilai pasar tokenisasi global akan mencapai USD 4 triliun pada 2030.

Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengambil porsi signifikan dari pasar tersebut.

Namun demikian, doktor ilmu ekonomi dari Universitas Trisakti itu mengingatkan masih adanya sejumlah tantangan, seperti likuiditas pasar, kepastian regulasi, serta kesiapan infrastruktur teknologi.

Untuk itu, Misbakhun mendorong pemerintah dan regulator menyiapkan kerangka kebijakan yang jelas, termasuk kemungkinan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) maupun surat berharga syariah (Sukuk) dalam bentuk tokenisasi.

“Tokenisasi bukan sekadar inovasi finansial, tetapi juga jalan menuju pemerataan kepemilikan ekonomi. Masyarakat bisa ikut membiayai pembangunan nasional sekaligus menikmati hasilnya,” tutup Misbakhun. (Hasiolan EP/Tribunnews.com)