Produsen Ban Michelin di Cikarang PHK Karyawan, Kemenperin: Ada Tekanan Pasar Global 

Ringkasan Berita:

• Produsen ban Michelin di Cikarang PHK 285 buruh
• Kemenperin terus mengingatkan kepada pelaku industri, untuk wajib mengikuti seluruh mekanisme ketenagakerjaan sebelum melakukan PHK
• Kemenperin telah memanggil produsen ban Michelin, yakni PT Multistrada Arah Sarana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah memanggil produsen ban Michelin, yakni PT Multistrada Arah Sarana Tbk yang beroperasi di Cikarang, Jawa Barat, soal kabar mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief menyampaikan, Kemenperin sudah meminta penjelasan secara langsung ke pihak perusahaan mengenai informasi PHK massal tersebut.

Baca juga: Kemenperin Sebut Banjir Impor Tekstil Lebih Banyak Terjadi di Hilir, Ini Biang Keroknya

"Kami telah meminta klarifikasi kepada perusahaan mengenai isu PHK ini. Kami sampaikan bahwa setiap proses penyesuaian tenaga kerja harus mematuhi ketentuan hukum dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi,” tegas Febri dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, pihak perusahaan menyampaikan kondisinya saat ini sedang mengalami penurunan permintaan, sehingga berdampak terhadap penurunan produksi.

Hal tersebut memaksa perusahaan melakukan efisiensi yang dengan terpaksa melakukan pengurangan pekerja.

Febri menjelaskan, perusahaan ban ini berada di kawasan berikat, sehingga hasil produksinya sebagian besar untuk di ekspor, dengan salah satu negara tujuannya yaitu Amerika Serikat.

Baca juga: Karyawan Ceritakan Kondisi Setelah PHK Massal di Pabrik Sepatu Nike Tangerang

Febri menyatakan Kemenperin terus mengingatkan kepada pelaku industri, untuk wajib mengikuti seluruh mekanisme ketenagakerjaan sebelum melakukan PHK.

Hal itu termasuk konsultasi dengan serikat pekerja, penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta pemenuhan hak-hak pekerja sesuai regulasi.

“Kami mendorong dialog tripartit antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja agar setiap keputusan diambil secara adil, terukur, dan mengedepankan kepentingan pekerja,” ujar Febri.

Kemenperin menegaskan, industri ban nasional memiliki peran penting dalam ekosistem otomotif, transportasi, dan manufaktur Indonesia.

Maka dari itu, penguatan sektor ini menjadi bagian dari prioritas kebijakan industri nasional.

“Kami memahami adanya tekanan pasar global yang memengaruhi sejumlah segmen industri, termasuk industri ban," ucap Febri.

Baca juga: KSPSI Desak Produsen Ban Michelin Batalkan Rencana PHK Buruh

"Namun, pemerintah tetap berkomitmen menjaga iklim usaha yang sehat, mendorong efisiensi dan inovasi, serta memastikan keberlanjutan investasi di Indonesia,” jelasnya.

Guna memastikan situasi berjalan kondusif, Kemenperin telah menyiapkan langkah-langkah pendampingan seperti melakukan penilaian kondisi industri dan tenaga kerja bersama pihak terkait, menyusun program reskilling dan upskilling melalui Balai Diklat Industri (BDI) jika dibutuhkan.

Selain itu, Kemenperin juga memfasilitasi komunikasi antara perusahaan dengan pekerja untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi lain untuk memastikan tidak terjadi eskalasi di lapangan.

Febri menegaskan, Kemenperin akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan memastikan seluruh proses berjalan transparan.

“Kami mengimbau seluruh pihak untuk tidak berspekulasi sebelum proses verifikasi selesai. Kemenperin akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut apabila sudah memperoleh data resmi dan lengkap dari pihak terkait,” pungkasnya.

285 Buruh

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengungkap PHK ini menyasar 285 buruh yang merupakan anggota Kimia, Energi, dan Pertambangan (KEP) KSPSI AGN.

Corporate Communication Manager Michelin Indonesia Monika Rensina telah membenarkan kabar PHK tersebut. Michelin sedang menyesuaikan kapasitas produksi dan jumlah karyawan.

"Kami mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus berkembang," kata Monika. 

Menurut Monika, penyesuaian ini merupakan langkah penting untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi, seiring dengan upaya kami untuk memperkuat posisi sebagai manufaktur unggulan untuk ban kualitas dunia.