Pemberantasan Mafia Migas di Indonesia Membutuhkan Dukungan Politik DPR
Menurut Sofyano, jika terdapat kecurigaan praktik mafia migas, DPR harus berani memberikan dukungan politik.
Anggota DPR RI dari dapil Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan itu bahkan menyinggung dugaan yang sama dengan Menkeu Purbaya: bahwa mungkin saja ada kesengajaan dari pihak Pertamina untuk menahan perluasan kilang.
Tujuannya? Agar produksi BBM dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional, sehingga impor bisa terus berlangsung tanpa henti.
Mafia migas di Indonesia merujuk pada jaringan terorganisasi yang menguasai distribusi, impor, hingga tata kelola minyak dan gas, sehingga merugikan negara dengan nilai triliunan rupiah.
Mereka beroperasi melalui manipulasi regulasi, permainan harga, hingga penyalahgunaan subsidi BBM.
Modus Operandi Mafia Migas
Manipulasi distribusi BBM: termasuk praktik pengecoran solar subsidi di SPBU, seperti kasus di Lampung Timur yang digerebek warga.
Permainan regulasi: mafia migas tidak hanya bermain di lapangan, tetapi juga memengaruhi kebijakan dan aturan energi.
Target subsidi: BBM bersubsidi dijadikan komoditas pasar, sehingga rakyat kehilangan hak atas energi murah.
Sumber: Tribunnews.com
| Akademisi Ingatkan Potensi KUHAP Jadi Instrumen Represi Aparat Penegak Hukum |
|
|---|
| Puskepi: PLN Setor Rp 65 Triliun ke Negara Bukti Nyata Transformasi dan Kinerja Positif |
|
|---|
| Komisi III DPR Mulai Bahas RUU KUHAP Hari Ini, PBHI Ungkap Ribuan Pelanggaran APH |
|
|---|
| Mafia Migas Ancam Gulingkan Presiden Prabowo Jika Usut Tuntas Kasus Korupsi Pertamina? |
|
|---|
| Pastikan Subsidi Tepat Sasaran, Menteri Bahlil: Karena itu Hak Rakyat yang Tidak Mampu |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.