Sabtu, 22 November 2025

Pemberantasan Mafia Migas di Indonesia Membutuhkan Dukungan Politik DPR

Menurut Sofyano, jika terdapat kecurigaan praktik mafia migas, DPR harus berani memberikan dukungan politik.

Editor: Sanusi
ist
Menurut Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria, jika terdapat kecurigaan praktik mafia migas, DPR harus berani memberikan dukungan politik. Melalui Komisi yang berkaitan dengan migas seperti Komisi VI dan XII, wakil rakyat harus aktif bersuara kepada Pemerintah agar segera menangani dengan serius. 

Anggota DPR RI dari dapil Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Kota Pasuruan itu bahkan menyinggung dugaan yang sama dengan Menkeu Purbaya: bahwa mungkin saja ada kesengajaan dari pihak Pertamina untuk menahan perluasan kilang.

Tujuannya? Agar produksi BBM dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional, sehingga impor bisa terus berlangsung tanpa henti.
 
Mafia migas di Indonesia merujuk pada jaringan terorganisasi yang menguasai distribusi, impor, hingga tata kelola minyak dan gas, sehingga merugikan negara dengan nilai triliunan rupiah.

Mereka beroperasi melalui manipulasi regulasi, permainan harga, hingga penyalahgunaan subsidi BBM.

Modus Operandi Mafia Migas

Manipulasi distribusi BBM: termasuk praktik pengecoran solar subsidi di SPBU, seperti kasus di Lampung Timur yang digerebek warga.

Permainan regulasi: mafia migas tidak hanya bermain di lapangan, tetapi juga memengaruhi kebijakan dan aturan energi.

Target subsidi: BBM bersubsidi dijadikan komoditas pasar, sehingga rakyat kehilangan hak atas energi murah.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved