Riza Chalid Tersangka, Jadi Momentum Negara Bongkar Jaringan Mafia Migas

Ringkasan Berita:

• Pengamat energi Ali Ahmudi mendukung langkah pemerintah memerangi mafia migas.
• Ali mengingatkan agar langkah tersebut tidak berhenti sebagai simbol.
• Ia mendorong percepatan transisi energi menuju sumber nonfosil sebagai strategi jangka panjang untuk mempersempit ruang mafia migas.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah berupaya berperang melawan mafia migas.

Pengamat energi Ali Ahmudi menyampaikan dalam langkah ini, pemerintah perlu mengimbanginya dengan memberdayakan BUMN energi secara optimal untuk mempersempit ruang main para mafia.

“Saya mendukung penuh langkah pemerintah dalam memerangi mafia migas, memberdayakan BUMN energi juga menjadi sebuah keniscayaan,” kata Ali saat dihubungi, Selasa (18/11/2025).

Ketua Kelompok Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan (KEPB) Pranata SPPB UI ini mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menetapkan Muhammad Riza Chalid (MRC) sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah 2018–2023. 

Doktor dari Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini menilai langkah tersebut bisa menjadi pengirim sinyal bahwa pemerintah Presiden Prabowo Subianto mulai serius membongkar para aktor yang selama ini bermain dan menguasai sektor energi nasional.

“Riza jadi tokoh di balik mafia migas yang telah terlalu lama mengakar dalam tata kelola energi. Dan ini bukti, bahwa pemerintah serius dalam mengurai kasus mafia migas,” katanya. 

Menurutnya, penetapan tersangka terhadap figur sekelas Riza Chalid merupakan momentum penting dalam upaya negara mengurai jaringan mafia migas yang selama puluhan tahun memengaruhi kebijakan energi. 

Meski begitu, ia mengingatkan agar upaya in-i tak berhenti hanya sebagai ‘panggung depan’ penegakan hukum. 

Ali menekankan, besarnya jaringan mafia migas mengharuskan pemerintah bergerak lebih luas dan lebih dalam.

“Jangan sampai langkah ini hanya menjadi simbol. Mafia migas ini besar dan mengakar. Kita pernah punya contoh, seperti penutupan Petral yang awalnya dianggap prestasi, tapi tidak kunjung memberi perubahan signifikan pada tata kelola impor BBM,” tuturnya.

Ali juga mendorong pemerintah mempercepat transisi energi menuju sumber energi nonfosil dan energi terbarukan.

Bukan hanya karena masih minimnya pemain besar, tapi sektor ini juga bisa menjadi penyeimbang pemenuhan suplai-demand.

“Pengaturan keseimbangan ini bisa terjadi apabila negara melirik sumber energi non fosil atau energi yang terbarukan yang memang belum banyak ‘pemain’ akrab dengan sektor ini,” katanya.

Political will atau niat kuat pemerintah juga jadi hal terpenting dalam urusan ini. Jika pemerintah, akademisi, dan stakeholder energi dapat mengedukasi masyarakat dalam peralihan energi ini, maka sektor energi fosil yang telah banyak ditunggangi akan semakin kehilangan ‘pemain’.