UMK Harus Adaptif dan Naik Kelas Hadapi Persaingan Pasar Global Makin Ketat

Ringkasan Berita:

• UMK jadi tulang punggung ekonomi, tapi ekspor masih rendah dibanding kontribusi domestik.
• Pasar global makin selektif, UMK dituntut adaptif dengan inovasi dan digitalisasi.
• Pelaku UMK hadapi kendala modal, logistik, dan sertifikasi produk ekspor internasional.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Usaha Mikro Kecil (UMK) didorong lebih adaptif dan naik kelas menghadapi persaingan pasar global yang makin ketat. Dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja, UMK menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, namun hanya sekitar 15–16% yang mampu menembus pasar ekspor.

“Selain pasar, penguatan kapasitas pelaku UMK harus menjadi prioritas,” ujar Direktur SDM dan Umum Pelindo, Dwi Fatan Lilyana, pada Selasa (9/12/2025).

UMK menyumbang sekitar Rp9.580 triliun terhadap PDB Indonesia pada 2023. Sektor ini menyerap hingga 117 juta tenaga kerja nasional dan berkontribusi 15,7% terhadap ekspor. Dengan digitalisasi dan perdagangan elektronik (e-commerce), UMK kini lebih mudah menjangkau konsumen internasional.

Dwi menekankan, sebagai penopang ekonomi nasional, UMK harus mendapatkan pelatihan Bahasa Inggris, digital marketing (pemasaran digital), pengembangan produk, branding dan packaging (merek dan kemasan), serta pelatihan ekspor.

“Kami ingin UMK memiliki kesiapan komprehensif menghadapi tuntutan pasar global, dari kualitas hingga kemampuan promosi,” katanya.

Meski demikian, sejumlah pengamat dan asosiasi usaha menilai UMKM masih menghadapi tantangan besar. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti keterbatasan akses pembiayaan, teknologi, dan pasar yang membuat banyak UMKM kesulitan bersaing di tingkat global.

Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani menekankan perlunya kebijakan inklusif dan kolaborasi pentahelix—melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media—agar UMKM benar-benar mampu naik kelas.

Di sisi lain, pelaku UMKM juga mengungkap kendala biaya logistik dan sertifikasi produk ekspor. Beberapa pelaku usaha fesyen yang mengikuti ajang temu bisnis yang difasilitasi danareksa di Kuala Lumpur menyebut biaya sertifikasi halal dan standar internasional masih menjadi beban berat, sehingga membatasi langkah mereka menembus pasar luar negeri.

Baca juga: Harga Bahan Pokok di Sumatera Melonjak Pasca-Banjir, Cak Imin: Stok Ada, Distribusi Macet

Pelindo mengelola Local Pride Spot (LOPs) sejak 2024, mencatat total penjualan Rp2,813 miliar dan membawa produk UMK tampil di berbagai pameran internasional.

Jumlah UMK yang terlibat meningkat dari 97 pada tahun pertama menjadi 140 UMK hingga November 2025. Mereka tersebar di dua lokasi, yakni Pelindo Tower dan Tanjung Priok, yang menjadi etalase sekaligus pusat edukasi dan pengembangan usaha.

“Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, swasta, dan komunitas UMK menjadi landasan untuk membangun UMK Indonesia yang berdaya saing global,” tambah Dwi.