Kerusakan Infrastruktur Dinilai Hambat Distribusi LPG di Wilayah Terdampak Bencana

Ringkasan Berita:

• Distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) di wilayah bencana jauh lebih sulit dibandingkan bahan bakar minyak (BBM).
• Pengamat ekonomi Willy Arafah mengatakan, LPG memerlukan penanganan yang lebih hati-hati karena risiko kebakaran yang lebih tinggi, yang membuat proses distribusinya menjadi lebih rumit.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) di wilayah bencana jauh lebih sulit dibandingkan bahan bakar minyak (BBM).

Kompleksitas akses jalan darat yang rusak atau terputus serta faktor keamanan menjadi penyebab utama lambatnya penyaluran LPG saat terjadi bencana alam seperti yang terjadi di Provinsi Aceh.

“Rusaknya akses jalan di Aceh memberikan dampak yang lebih besar terhadap distribusi LPG dibandingkan dengan BBM. Ini disebabkan oleh infrastruktur untuk penyimpanan dan pengisian LPG yang lebih khusus dan terbatas, sehingga ketika ada kerusakan, pasokan LPG bisa terhambat secara signifikan," kata Pengamat ekonomi Willy Arafah, Senin (15/12/2025).

Baca juga: ESDM Buka Opsi Impor BBM SPBU Swasta dengan Kuota 110 Persen di 2026

Ia menambahkan, LPG memerlukan penanganan yang lebih hati-hati karena risiko kebakaran yang lebih tinggi, yang membuat proses distribusinya menjadi lebih rumit.

Guru Besar Universitas Trisakti ini menjelaskan perbedaan mendasar dalam rantai pasok LPG dan BBM.

Pertama, distribusi LPG memerlukan fasilitas penyimpanan dan pengisian khusus, seperti tangki gas dan terminal yang dirancang untuk menangani gas bertekanan. Jika infrastruktur ini mengalami kerusakan, distribusi LPG dapat terhambat secara signifikan.

“Sebaliknya, BBM dapat disimpan dan didistribusikan melalui berbagai jenis fasilitas yang lebih umum, seperti SPBU, yang lebih mudah diakses dan jumlahnya lebih banyak,” jelas Willy.

Selain itu, faktor keamanan dan pengamanan LPG dan BBM juga berbeda. Menurutnya, meskipun BBM juga berisiko tapi penanganannya sering kali lebih terstandarisasi dan dapat dilakukan dengan lebih cepat.

“LPG memiliki risiko kebakaran dan ledakan yang lebih tinggi, sehingga memerlukan prosedur penanganan yang lebih ketat. Dalam situasi darurat, hal ini dapat memperlambat proses distribusi karena perlunya evaluasi keamanan yang lebih mendalam,” ujar Willy.

Willy kemudian menjelaskan proses distribusi LPG hingga sampai ke masyarakat memang lebih panjang. LPG harus dikirim dari pabrik ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) menggunakan truk tangki khusus, kemudian melalui proses pengisian tabung dengan standar keamanan ketat sebelum didistribusikan ke agen dan pangkalan.

Baca juga: ESDM Buka Opsi Impor BBM SPBU Swasta dengan Kuota 110 Persen di 2026

“Secara keseluruhan, proses distribusi LPG membutuhkan waktu lebih lama karena melibatkan langkah-langkah keamanan yang ketat, keterbatasan infrastruktur, dan ketergantungan pada kondisi transportasi, serta fluktuasi permintaan yang dapat mempengaruhi kecepatan distribusi,” ujar Willy.

Willy meminta masyarakat untuk memahami apabila distribusi LPG di wilayah bencana belum sepenuhnya normal. Menurutnya, keterbatasan layanan merupakan konsekuensi dari kerusakan infrastruktur dan prosedur keselamatan yang tidak bisa dikompromikan.

“Masyarakat perlu memahami beberapa hal penting untuk melihat persoalan distribusi LPG di wilayah mereka dengan lebih jelas. Ketergantungan pada infrastruktur yang baik, seperti jalan, terminal, dan fasilitas penyimpanan, sangat krusial. Kerusakan infrastruktur akibat bencana alam dapat mengganggu pasokan LPG secara signifikan, sehingga penting bagi masyarakat untuk menyadari dampak yang mungkin terjadi,” pungkasnya.

Menggunakan Metode Sling Load

Pertamina sebelumnya melakukan metode pengiriman sling load menggunakan helikopter sebagai upaya mempercepat penyaluran LPG ke wilayah Bener Meriah yang akses daratnya terputus akibat bencana.