Benahi Hilirisasi Nikel: Produksi Naik 10 Kali Lipat Tapi Manfaat Ekonominya Turun

Ringkasan Berita:

• Pemerintah RI perlu memperbaiki tata kelola hilirisasi nikel di Indonesia karena manfaat ekonominya cenderung turun meski produksinya terus meningkat 10 kali lipat.
• Investasi yang terlalu besar di hilirisasi nikel sejak UU Minerba berlaku tahun 2009 berdampak pada jatuhnya harga nikel.
• Perlu ada strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi terhadap nikel terutama dari sisi laba yang didapat perusahaan/investor dan pajak yang didapat pemerintah RI.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah RI perlu memperbaiki tata kelola hilirisasi nikel di Indonesia. Ini karena manfaat ekonominya cenderung turun meski produksinya terus meningkat, hingga 10 kali lipat sejak hilirisasi nikel diperkenalkan di 2017 di Indonesia.

Masukan tersebut mengemuka pada acara diskusi bertajuk Reformasi Hilirisasi Nikel untuk Meningkatkan Manfaat Ekonomi. Acara ini digelar di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).

Abdurrahman Arum, Direktur Eksekutif Transisi Bersih, mengatakan, nikel dari sisi hilirisasinya sudah berhasil, cuma yang berhasil itu hanya kapasitas produksinya saja. Namun aspek manfaatnya untuk Indonesia itu masih jauh dari berhasil. Bahkan yang terjadi adalah paradoks.

“Produksi kita meningkat pesat sekali, kalau dihitung dari tahun 2017 itu sudah lebih dari 10 kali lipat, bahkan belasan kali lipat. Tapi manfaat ekonominya itu justru turun karena harganya turun,” kata Abdurrahman Arum.

“Jadi yang benar adalah peningkatan ekspor nikel disebabkan oleh peningkatan volumenya, bukan hilirisasinya,” sambungnya.

Baca juga: UNIDO dan Tsingshan Holding Group Teken 4 Pilar ESG Hilirisasi

Dia memaparkan, pasca tahun 2022, harga nikel turun. Jadi produksinya masih terus meningkat, tapi pendapatan ekspornya stagnan. Ini merupakan salah satu indikasi bahwa hilirisasi kita salah strategi. Penyebabnya adalah over investment atau investasinya terlalu besar.

Jadi sejak UU Minerba tahun 2009 diimplementasikan sebenarnya investasi nikel sudah bagus. Rata-rata setiap tahun lebih dari 1 miliar dolar AS. 

Karena investasi yang terlalu besar, efeknya justru malah buruk. Harga nikel jatuh, bahkan negara-negara tujuan ekspor nikel kita, tidak mau kalau harganya terlalu rendah karena itu merusak industri mereka. Akhirnya mereka menerapkan anti-dumping.

“Bayangkan kita sudah memberikan insentif dan beri subsidi agar harganya murah, ternyata pemerintah Cina tidak mau harganya terlalu murah. Akhirnya China memberlakukan bea masuk antidumping 20,2 persen, Eropa 10-20 persen, Amerika Serikat bahkan lebih antara 50-100 persen. Jadi negara-negara tujuan ekspor utama kita tidak mau harga nikel terlalu murah,” terangnya.

Dengan latar belakang yang seperti itu akhirnya Indonesia membuat strategi agar hilirisasi kita perbaiki. Tantangan strategi ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam ada dua.

Pertama, kita mau mengejar nilai tambah ekonomi. Kedua, kita mengejar daya saing. Selanjutnya kita harus membuat strategi, agar dua hal ini bisa tercapai secara optimal. 

“Kita menggunakan analisis dominasi dan ketentuan pasar. Kalau kita menguasai pasar maka kita tidak perlu khawatir soal daya saing. Dari sisi dominasi, Indonesia adalah pemain terbesar di bidang nikel, baik dari sisi cadangan atau produksi. Lalu, apakah pasar nikel itu elastis atau tidak," beber Abdurrahman Arum.

"Dari hasil analisis kami ternyata nikel itu pasarnya ada. Walaupun harganya naik konsumen tetap menggunakan nikel karena nikel digunakan untuk industri high tech terutama stainless steel dan logam. Nah dari dua hal ini kita buat strategi yang progresif."

"Kita dominan/menguasai pasar, dan pasarnya mau kita kontrol. Tujuan strategi ini adalah memanfaatkan nilai tambah ekonominya. Kita push secara optimal untuk kemaslahatan masyarakat dan pendapatan negara,” ungkap Arum.

Menurutnya, perlu ada strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi terhadap nikel. Pertama adalah laba bersih yang menjadi milik perusahaan/investor. Karena di nikel ini hampir semua investor asing, maka ini miliknya asing atau nilai tambah asing yang tidak bisa kita klaim. Kedua adalah pajak, itu milik pemerintah.

"Sayangnya pajak ini kita gratiskan dan kasih insentif. Akhirnya kita tidak dapat dari sisi ini. Dan yang ketiga adalah biaya produksi. Nah biaya produksi ini merupakan bagian yang selama ini jarang diperhatikan Padahal justru nilai tambah ekonomi terbesar dari industri adalah biaya produksi," bebernya.

Dia menyebutkan, biaya produksi selama ini dibayarkan kepada karyawan, dibayarkan kepada pemasok, dibayarkan kepada pemilik industri. Jadi biaya produksi ini sebenarnya yang menghidupkan ekonomi Indonesia.

"Sayangnya dalam model ekonomi investasi asing kita biaya produksi ini sering diremehkan dengan boleh membayar rendah, akhirnya kecil biaya produksinya. Jadi kalau kita lihat dari sini nilai tambah ekonomi yang benar-benar ada manfaatnya untuk pemerintah yaitu pajak yang masuk ke pemerintah dan biaya produksi," kata dia. 

Secara umum ada 5 prinsip agar hilirisasi nikel meningkatkan manfaat ekonomi. Pertama adalah kuota produksi, tujuannya untuk meningkatkan harga. Jadi produksi kita kurangi dengan hanya mengikuti konsumsi dunia. Kuota produksi ini dapat menaikkan harga nikel dunia. 

Kedua, tarif ekspor. Agar nilai ekspor juga mengalir kepada pemerintah maka kita terapkan tarif ekspor yang signifikan agar pendapatan pemerintah itu signifikan yaitu sekitar 10 sampai 35 persen. Tarif ekspor ini akan menaikkan harga nikel global.

“Ini sama seperti kuota. Kalau kita pemain besar dan kita menerapkan tarif ekspor maka harga global pasti naik. Efek yang kedua tarif ekspor ini akan menurunkan harga nikel di dalam negeri lebih rendah daripada harga nikel di pasar internasional."

"Selisihnya itu sebesar tarif ekspor yang akan menjadi insentif bagi perusahaan yang akan membangun industri pengolahan nikel di Indonesia karena harga bahan baku di Indonesia lebih murah daripada di luar negeri. Jadi pemerintah kita sudah tidak perlu lagi mengeluarkan tax holiday atau pembebasan pajak,” kata Arum. 

Ketiga, pencabutan insentif. Dengan tarif ekspor ini secara otomatis pemerintah tidak perlu memberikan insentif bebas pajak untuk perusahaan asing. Tarif ekspor akan memperbesar pendapatan pemerintah dan sedikit mengurangi laba bersih perusahaan asing. 

Keempat peningkatan ESG (Environmental, Social dan Governance). Biaya produksi adalah nilai tambah bagi pemerintah. Kalau kuota dan tarif ekspor tidak meningkatkan biaya produksi, tapi kebijakan yang bisa menaikkan biaya produksi adalah kenaikan ESG yaitu kenaikan standar upah, standar sosial, dan lain-lain.  Pertama standar tenaga kerja perlu dinaikkan, standar lingkungan hidup, termasuk kualitas untuk menggunakan energi dan TKDN (tingkat komponen dalam negeri). 

“Biaya produksi nikel di Indonesia paling murah di dunia, bahkan 50 persen lebih murah daripada di China. Biaya produksi kita masih terlalu rendah sehingga pemerintah masih punya space untuk menaikkan biaya produksi tanpa kehilangan daya saing sedikitpun, antara lain dengan memasukkan TKDN maupun standar ESG dalam biaya produksi. Jadi berbeda dengan kuota dan tarif, pilar keempat ini memperbesar nilai tambah ekonomi,” ungkap Arum.

Arum melihat dengan cadangan nikel sebesar 42 persen dan produksi nikel 60 persen, jika ini terus berlanjut dalam 10 tahun maka Indonesia akan menjadi pemain kecil. Untuk itu, agar kita bisa mempertahankan posisi dominasi Indonesia maka kita perlu menurunkan produksi sampai kurang lebih 42 persen, sama seperti cadangannya, dengan begitu kita bisa menguasai sampai anak-cucu kita

Kelima adalah perlu menggagas organisasi nikel dunia, sama seperti OPEC.

“Posisi kita sekarang ini sama dengan negara-negara OPEC. Bedanya, OPEC adalah kumpulan negara-negara penghasil minyak, kita sendirian. Jadi kita tidak perlu mengkoordinasi banyak orang karena kita bisa menentukan sendirian. We are the only man beside."

"Jadi kita tidak perlu berkolaborasi dengan orang untuk membuat strategi sama seperti OPEC. Kalau OPEC bisa menaikkan harga minyak dunia sampai 10 kali lipat, maka kalau kita menaikkan harga nikel 2 kali lipat, itu kecil. Berikutnya kalau harga nikel kita sudah mencapai 2 kali lipat maka kita lanjutkan sampai 4 - 5 kali lipat,” terang Arum.

Karena itu, di era pemerintahan Presiden Prabowo, seharusnya harga nikel dunia bisa 2 kali lipat dan ini akan menjadi prestasi bila bisa dicapai.

“Bayangkan kalau harga nikel naik 2 kali lipat maka pendapatan pemerintah dari nikel ini bisa mencapai Rp360 triliun per tahun dan terus meningkat. Bahkan kalau kita bisa menaikkan sampai 4 kali lipat maka pendapatan pemerintah itu bisa tembus Rp700-800 triliun dari nikel ini saja."

"Itu lebih besar dari gabungan PPh perusahaan di seluruh Indonesia. Jadi nikel ini sama seperti minyak bagi Arab Saudi buat Indonesia, sayang kalau tidak digarap secara serius,” kata Arum.

“Jadi tujuannya bukan memproduksi nikel sebanyak-banyaknya, bukan mengekspor nikel sebanyak-banyaknya. Tapi dapat duit sebanyak-banyaknya dari nikel. Karena itu, saya berharap pemerintah membuat kebijakan tegas, tidak boleh ada negosiasi, tidak boleh ada relaksasi, maka pasar akan merespon dengan cepat,” jelasnya.

Pilar Transformasi Ekonomi

Anissa Putri Widiani, Perencana Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas mengatakan, dari hasil kajian dari Transisi Bersih, hilirisasi nikel memang sejalan dengan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 2025-2045. 

Salah satu pilar adalah transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam.  Dalam lima tahun ke depan, ada empat komoditas yang menjadi fokus pemerintah untuk hilirisasi, yakni nikel, tembaga, timah, dan bauksit.

“Nikel menjadi salah satu komoditas pertambangan yang memang menjadi fokus utama dalam hilirisasi pemerintah untuk mendukung peningkatan dan transformasi ekonomi,” jelas Annisa.

Annisa berpendapat, hasil kajian terkait nikel yang dilakukan Transisi Bersih menjadi bahan masukan yang manfaat bagi Bappenas.

“Karena tujuan dari penyusunan policy paper ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan nilai tambah. Tidak semata-mata meningkatkan produksi tapi meningkatkan nilai tambah yang akan berdampak kepada ekonomi masyarakat. Tujuan utamanya transformasi ekonomi untuk peningkatan pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi,” ungkap Annisa.

Sejak Juni 2025, Bappenas meluncurkan peta jalan dekarbonisasi industri nikel. Salah satu strategi yang juga diusulkan dalam peta jalan adalah pengelolaan pelaksanaan mekanisme kontrol harga pasar. 

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS mengatakan, dalam konteks hilirisasi nikel, perlu ditambahkan dengan konservasi sumber daya alam ditambahkan dengan daur ulang, seharusnya menjadi masa depan nikel.

“Jadi rencana-rencana untuk perpanjang progres ekspor, uangnya bisa masuk ke instalasi daur ulang. Kita nggak punya fasilitas peleburan urban mining yang dikelola secara serius. Jadi uang menguap begitu saja di transfer ke negara lain, sementara yang tersisa/profit yang ada di dalam negeri pun tidak dimasukkan dalam fasilitas daur ulang.

"Dalam waktu 11-12 tahun lagi, cadangan nikel kita nggak akan cukup dengan produksi yang ada sekarang. Tahun 2024-2025, smelter yang ada di Sulawesi dan Maluku mulai melakukan importasi biji nikel dari Filipina,” jelasnya.

Saat ini perusahaan atau investor asing paling banyak mendapatkan keuntungan dari laba bersih proyek smelter seperti China, Vietnam, Malaysia, Singapura, Makau, Hongkong, dan lain-lain, yang mendapatkan fee atau rente dari hilirisasi di Indonesia.

Ganti Pemain, Libatkan AS Jangan Hanya China

Terkait upaya Pemerintah RI mendapatkan tarif ekspor murah ke Amerika Serikat, sekaligus Amerika bisa membantu hilirisasi, Bhima mengusulkan harus ada ganti pemain karena dalam 10 tahun terakhir, kita diperdaya perusahaan-perusahaan dari China. 

“Jangan dominasi pasar hanya kepada China. Jadi Amerika Serikat dibutuhkan untuk balancing di dalam skema hilirisasi. Tetapi ganti pemain yang saya maksud agar BUMN kita yang berdaya dan berjaya. Menjadi champion dalam hilirisasi ini,” tegasnya.

Selanjutnya, agar Amerika Serikat tertarik investasi nikel atau mineral kritis, maka kita harus perbaiki tata kelola hilirisasinya. Kalau perlu Pemerintah RI meminta perusahaan China untuk divestasi sahamnya sebagian agar dikelola secara patungan antara BUMN Indonesia dengan Amerika Serikat sehingga daya tawar yang terlalu besar dari sisi pembeli bisa diimbangi.

“Indonesia sebenarnya penguasa nikel, tapi selama ini, seolah kita lemah di hadapan para buyer karena sebenarnya pasar nikel di Indonesia ini menjadi tidak oligopoli. Pasar nikel di Indonesia saat ini monopsoni. Kita merasa pemain besar nikel tapi pembelinya satu, Tiongkok."

"Jadi meskipun kita punya cadangan yang besar, kita nggak punya kontrol terhadap harga karena monopsoni. Ini menjadi tantangan, apakah dengan skenario monopsoni akan diubah menjadi beberapa buyer ataupun pemain, salah satunya dengan masuknya Amerika Serikat bisa membuat skenario harga akan berubah.

"Kalau pasarnya dipecah, tidak lagi monopsoni atau pembeli tunggal, itu akan berpengaruh,” tegas  Bhima.(tribunnews/fin)