Belanja Barang dan Jasa di Jatim Didorong Manfaatkan Lokapasar Mitra LKPP

Dengan memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagai sumber dana, pembayaran dapat dilakukan tidak hanya melalui QRIS, tetapi juga melalui Livin’ by Mandiri dengan sumber dana KKI untuk pembayaran Virtual Account dan kanal digital lainnya, sehingga transaksi dapat diselesaikan secara non-tunai dan end-to-end.

Ryn M.R. Hermawan, CEO dan Co-Founder Mbizmarket menyatakan, integrasi pengadaan dan pembayaran digital menjadi kunci dalam mendorong efektivitas dan akuntabilitas belanja pemerintah daerah.

“Integrasi antara proses pengadaan digital dan sistem pembayaran merupakan fondasi penting dalam menciptakan belanja pemerintah yang lebih efisien, transparan, dan terukur.

Melalui pembayaran menggunakan Livin’ by Mandiri dengan sumber dana Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKI), belanja e-purchasing dapat diakomodasi hingga maksimum Rp200 juta per transaksi. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui Virtual Account berstandar BI SNAP yang didukung oleh Bank BPD Jawa Timur,” ujar Ryn M.R. Hermawan.

Melalui FGD ini, para peserta mendiskusikan berbagai aspek implementasi KKPD, mulai dari kebijakan dan regulasi, kesiapan sistem perbankan, hingga integrasi proses pengadaan dan pembayaran digital. 

Focus Group Discussion ini dihadiri BPKAD kabupaten/kota se-Jawa Timur sebagai peserta utama, serta perwakilan Direktorat Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Timur.