Indonesia Perlu Waspadai Risiko Ketergantungan Pada Dominasi Infrastruktur Digital China

“Perusahaan teknologi sipil diwajibkan berbagi hasil penelitian dan pengembangan dengan Tentara Pembabasan Rakyat (TPR) Cina, menciptkan jalur langsung dari IP yang dicuri ke aplikasi militer,” ujar peneliti yang meraih gelar doktor dari Australian National University (ANU), Canberra tersebut. 

Gatra juga menjelaskan, Jalur Sutra Digital bertujuan memperkuat posisi China sebagai kekuatan teknologi global melalui ekspor infrastruktur digital, standard teknologi, dan model tata kelola digital China. 

“Asia Tenggara menjadi target utama, dengan perusahaan China berinvestasi dalam 5G, cloud, pusat data, kabel bawah laut, dan smart city,” ungkapnya. 

Dia mengakui proyek Jalur Sutra Digital yang digagas Presiden Xi Jinping berpotensi mempercepat transformasi digital kawasan. Namun ia juga mengingatkan bahwa proyek tersebut harus direspons dengan kewaspadaan. 

“Jalur Sutra Digital juga memunculkan kekhawatiran terkait ketergantungan teknologi, keamanan siber, dan pengaruh strategis China di Asia Tenggara,” katanya. 

Meski menganggap China sebagai mitra pembangunan digital yang tidak bisa kita hindari, Gatra mengingatkan bahwa infrastruktur yang dibangun itu juga bisa digunakan untuk memata-matai, menekan, dan dalam krisis, melumpuhkan sistem kritis kita. 

Indonesia Harus Perkuat Regulasi Data

Dia menekankan, Pemerintah Indonesia harus segera memperkuat regulasi data, terutama implementasi PDP, mendiversifikasi vendor infrastruktur, dan membangun kapasitas siber domestik sebelum ketergantungan ini menjadi terlalu dalam untuk dikelola. 

Sementara itu, Profesor Teddy Mantoro menekankan bahwa Indonesia berada di simpul strategis ekspansi digital China. 

Hal ini antara lain karena Indonesia memiliki populasi digital yang besar dan pasar perdagangan elektronik (e-commerce) atau teknologi finansial (fintech) terbesar di antara negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa di Asia Tenggara (ASEAN). 

Indonesia juga memiliki kebutuhan konektivitas antarpulau, termasuk dalam hal jaringan 5G, fiber, cloud, pusat data, dan pembangunan “kota cerdas” (smart city). 

Indonesia juga dinilai dapat menjadi pembentuk aturan (rule shaper) dalam dunia digital ASEAN melalui DEFA (Digital Economy Framework Agreement, atau Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital), dan ASEAN-China Digital Cooperation (Kerja Sama Digital ASEAN dan China). 

Profesor Teddy Mantoro, Guru Besar Ilmu Komputer dari Universitas Nusa Putra mengatakan, nilai strategis di atas membuat China menawarkan peluang ekonomi bagi Indonesia. 

“Namun peluang ekonomi hanya menjadi aset strategis bila Indonesia mengubah investasi asing menjadi kapasitas domestik, dan bukan menjadi ketergantungan infrastruktur,” kata Prof Teddy.

Dia menilai, pembangunan infrastruktur digital perlu dipahami pula dalam konteks perebutan pengaruh antara negara-negara besar, seperti antara Cina dan Amerika Serikat.