Banyak Siswa Keracunan MBG di Daerah, Ketua DPD Minta BGN Kurangi Jumlah Penerima Pada Setiap SPPG

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin meminta Badan Gizi Nasional sebagai penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengurangi jumlah penerima MBG pada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Diketahui, beberapa hari terakhir terjadi beberapa insiden keracunan makanan MBG di daerah dan menyebar di beberapa wilayah, termasuk Bengkulu, Garut, lamongan hingga Baubau, Banggai Kepulauan dan kota Kupang.

Menurutnya, masifnya insiden keracunan MBG menunjukan bahwa ada hal penting yang harus dievaluasi. Salah satunya, menurut Sultan, yaitu jumlah penerima yang mencapai 3000 orang pada setiap SPPG. Sultan menilai jumlah tersebut terlalu banyak sehingga sedikit banyak mempengaruhi proses pengolahan bahan Pangan dan kualitas menu MBG.

"DPD RI secara kelembagaan mendukung penuh program MBG yang merupakan cara pemerintah meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Harus kita akui, Secara ekonomi program yang penting ini memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi daerah," ujar Sultan melalui keterangan resminya, Kamis (18/9/2025).

Sultan menyebut, DPD RI secara kelembagaan menyampaikan apresiasi kepada BGN yang terus berupaya keras memperluas jangkauan penerima manfaat MBG hingga ke daerah terjauh dan terluar. DPD juga mendukung penuh program prioritas pemerintah yang bertujuan luhur ini.

"Sehingga mustahil rasanya jika program yang menyasar puluhan juta penerima dalam sehari terhindar dari insiden-insiden normal seperti yang terjadi akhir-akhir ini," ungkap Mantan aktivis KNPI itu.

Meski demikian, kata Sultan, harus juga diakui bahwa beberapa insiden keracunan makanan yang muncul dalam realisasi program MBG perlu untuk dikaji dan evaluasi bersama. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk kepedulian seluruh pihak terhadap program pemerintah.

"Insiden keracunan makanan dapat menyebabkan anak-anak dan orang tua trauma untuk kembali mengkonsumsi MBG. Kita tidak ingin program Presiden yang baik ini disalahpahami dan justru menyebabkan persoalan sosial baru di daerah," tegasnya.

Oleh karena itu, kata Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu, BGN perlu berkolaborasi dengan BPOM untuk membekali setiap SPPG dengan satu karyawan yang memiliki kompetensi dalam pemeriksaan mutu pangan dan makanan.

Selain itu, Sultan juga mendorong peran serta semua pihak terkait di daerah, baik Pemda, kepolisian dan masyarakat dalam mengawasi dan mendukung realisasi program MBG.

"Perlu diterapkan total quality management pada setiap SPPG dengan pendekatan best manufacturing practice. Karena pada prinsipnya, bahan dan proses pengolahan pangan dapat berpengaruh ganda terhadap kesehatan jasmani, sebagai sumber energi dan gizi atau justru sebaiknya," tutupnya.

Baca juga: DPD RI Soroti Pentingnya Peran Daerah dan UMKM dalam Stimulus Ekonomi 8+4+5