Breaking News:
DPR RI

Komisi XI DPR: Pajak Digital Bisa Jadi Sumber Pendapatan Baru Negara

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai sektor ini sangat potensial meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Kelak, pajak dunia digital ter

Arief/Mr (dpr.go.id)
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. 

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen bagi produk-produk perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai sektor ini sangat potensial meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Kelak, pajak dunia digital tersebut jadi sumber baru yang menaikkan kantong pendapatan negara.

Baca: Komisi XI: PSN 2020 Harus Bantu Pulihkan Perekonomian Nasional Pasca Covid-19

Saat ini Pemerintah memang sedang bekerja keras meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Untuk itu, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Sistem Elektronik.

“Dengan aturan ini, Pemerintah akan mengenakan PPN sebesar 10 persen bagi produk-produk PMSE seperti layanan streaming musik dan film Netflix maupun Spotify yang mulai berlaku 1 Juli 2020 mendatang. Tujuannya untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha bagi pelaku usaha dalam dan luar negeri baik konvensional maupun digital," urai Hergun, sapaan akrabnya, dalam sesi wawancaranya via Whatsapp, Sabtu (6/6/2020), yang dikutip dari laman berita dpr.go.id.

Baca: Komisi VII DPR Minta PLN Jelaskan Secara Rinci Penyebab Tagihan Listrik yang Melonjak

Ditambahkan politisi Partai Gerindra ini, penerapan pajak digital saat ini semakin penting seiring dengan terus naiknya pengguna dan penyedia layanan digital yang beroperasi di Indonesia.

Terlebih dengan adanya pandemi ini pajak digital bisa menjadi sumber pendapatan negara baru untuk menutup defisit APBN. Jadi, terobosan sumber penerimaan ini harus didukung.

Baca: Komisi V DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Tapera

“Saya kira upaya ini tentu dapat menambah penerimaan negara. Bagaimanapun juga, sektor usaha yang mengambil keuntungan ekonomi dari operasionalnya di negara kita, ideal dan harusnya mematuhi ketentuan PMK tersebut. Perusahaan yang beroperasi dan memperoleh pendapatan dari Indonesia, mau ditarik-in pajak, masa dibilang diskriminasi?" ungkap legislator dapil Jawa Barat IV Itu.

Pernyataan Hergun itu juga sekaligus menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tidak terima perusahaan-perusahan asal AS dikenakan skema pajak seperti dalam PMK. Trump sendiri mengaku akan menginvestigasi rencana pengenaan pajak tersebut.

“Ancaman Presiden Trump yang akan menginvestigasi rencana pengenaan pajak layanan perusahaan digital asal Negeri Paman Sam itu, karena khawatir terhadap skema pajak yang tidak adil, saya kira itu sangat berlebihan. Kalau Trump bisa bilang Make America Great Again, ya bayar pajaknya dong. Masa nyari duit di Indonesia gak mau bayar pajak?” seru Hergun.

Diungkapnya, transaksi perusahaan AS ini rerata tidak dilakukan di dalam negeri. Pelanggan diwajibkan mentransfer biaya berlangganan pada rekening perusahaan di luar negeri. Ini adalah bukti konkret kebocoran ekonomi Indonesia.

Baca: Pimpinan Komisi II DPR Sebut Golkar dan PDIP Ingin Sistem Proporsional Tertutup Saat Pemilu 20224

Halaman
12
Berita Populer
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved