Kamis, 28 Agustus 2025
DPR RI

Gus Ami Tegaskan Prioritas Pemulihan Ekonomi Harus Masyarakat Menengah Bawah

Menurut Gus Ami kebijakan-kebijakan fiskal tahun 2021 tersebut tidak boleh meminggirkan pembangunan manusia sebagai fondasi pembangunan sebuah bangsa.

Editor: Content Writer
Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat menghadiri penyerahan bantuan peduli Covid-19 dikantor DPP PKB di Jakarta Pusat, Minggu (17/5/2020). Penyerahan bantuan 300 ribu paket sembako dan 1 Juta masker diserahkan PKB secara simbolis melalui DPW PKB seluruh Indonesia. Tribunnews/Jeprima 

Secara lebih khusus Gus Ami menyorot sektor pembangun manusia yang harus menjadi perhatian khusus, terutama bidang pendidikan. Seperti diketahui, dalam RAPBN 2021 anggaran sektor pendidikan sebesar Rp 549, 5 triliun. Anggaran sebesar itu difokuskan untuk peningkatan SDM, kemampuan adaptasi teknologi, dan peningkatan produktivitas.

“Bidang pendidikan ini harus betul-betul kita benahi dalam rangka menyiapkan bangkitanya generasi emas tahun 2045. Ini bukan waktu lama. Semua kekuatan harus kita sinergikan, termasuk anggaran,” tegas inisiator Gerakan Bangkit Belajar itu.

Menurutnya, peta jalan generasi emas 2045 harus disiapkan dan terus dikawal terutama melalui peningkatan kualitas pendidikan. Karena itu, anggaran pendidikan yang begitu besar dalam RAPBN tidak boleh hanya digunakan dan dihabiskan untuk gaji pegawai dan kesejahteraan.

“Jika ingin generasi emas 2045 terwujud, tak ada jalan lain selain bahwa anggaran pendidikan  harus digunakan untuk peningkatan kualitas siswa dan guru. Harus proporsional antara kualitas dan penyiapan akses infrastruktur,” jelas legislator dapil Jawa Timur VIII itu.

Gus Ami menjelaskan, menyiapkan generasi emas membutuhkan berbagai prasyarat. Salah satunya melalui kebijakan pengendalian populasi penduduk yang memadai, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta pemerataan sebaran penduduk.

Ini penting agar sentra-sentra pembangunan ekonomi tidak menumpuk di wilayah tertentu. Selain itu angka urbanisasi juga harus dapat ditekan. Intinya, kebijakan populasi penduduk harus dilaksanakan seiring dengan kebijakan pemerataan pembangunan ekonomi dan desentralisasi. (*)

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan