Breaking News:
DPR RI

Berita Parlemen

Perbankan Perlu Tingkatkan Pendampingan Bagi Pelaku Sektor Usaha

Begitu pun penguatan dari segi promosi dan sosialisasi karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui fasilitas BNI ini.

Arief/Man (dpr.go.id)
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. 

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengatakan, Bank BNI diarahkan untuk unggul pada International Banking, bahkan tahun lalu Bank BNI kembali dinobatkan sebagai bank yang memberikan pelayanan bisnis terbaik oleh Alpha Southeast Asia.

Prestasi ini perlu dijaga dan ditingkatkan agar lebih banyak pelaku usaha Indonesia yang dapat menembus pasar global. Namun, penguatan fasilitas layanan internasional ini tidak hanya dari sisi pembiayaan, tetapi juga agar meningkatkan pendampingan bagi pelaku usaha.

“Begitu pun penguatan dari segi promosi dan sosialisasi karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui fasilitas BNI ini,” ujar Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama Direksi Bank BNI dan Direksi Bank BTN untuk membahas kinerja perusahaan dan perkembangan terkini pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kamis (18/6/2021). Pada kesempatan tersebut, Puteri memberikan catatan atas kinerja perusahaan serta mengimbau evaluasi atas efektifitas penyaluran program PEN.

Dalam rapat tersebut, Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilaar menyampaikan realisasi sejumlah program PEN yang dijalankan oleh Bank BNI. Salah satunya adalah pencairan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang mencapai Rp2,6 triliun untuk 2,19 juta penerima per Mei 2021. Puteri pun meminta agar Bank BNI dapat memperbaiki mekanisme pencairan stimulus tersebut.

“Sewaktu saya berkunjung ke dapil, saya menerima aduan dari masyarakat yang mengaku harus antri sejak subuh bahkan dini hari hanya untuk mendapatkan nomor antrian untuk pencairan dana program BPUM dari Bank BNI. Ternyata permasalahan serupa juga terjadi di daerah lain. Mohon hal ini menjadi perhatian Bank BNI untuk memperbaiki pelayanan sistem pencairannya,” tegas legislator dapil Jawa Barat VII itu.

Lebih lanjut, Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengusulkan penambahan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi sebanyak 60 ribu unit hingga akhir tahun 2021. Hal tersebut lantaran realisasi penyalurannya sudah mencapai 63 persen per Mei 2021, dan diperkirakan akan terserap sepenuhnya pada bulan Juli nanti. Puteri pun menegaskan agar tambahan kuota tersebut nantinya dapat tersalurkan secara maksimal oleh Bank BTN.

“Jika meninjau realisasi beberapa tahun terakhir menunjukkan realisasi penyaluran KPR Subsidi oleh Bank BTN cenderung tidak mencapai target. Hanya pada tahun 2019 saja, realisasinya telah melebihi target. Hal ini yang perlu menjadi perhatian Bank BTN untuk memastikan tambahan kuota dapat terealisasi sepenuhnya. Termasuk, jika usulan tersebut tidak dapat dipenuhi, Bank BTN perlu merumuskan solusi lain untuk mendorong kepemilikan rumah yang terjangkau,” urai Puteri.

Menutup keterangannya, politisi Fraksi Partai Golkar ini mengimbau Bank BTN untuk memastikan penyaluran KPR Subsidi untuk dilakukan secara tepat sasaran dan berkualitas. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I-2020 menyebutkan pemanfaatan KPR yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti tidak dihuni atau disewakan dan dialihkan kepemilikannya oleh debitur.

“Hal tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pemberian KPR bersubsidi atas rumah-rumah yang pemanfaatannya tidak sesuai ketentuan. Selain itu, Bank BTN juga harus memastikan dan memantau agar rumah subsidi ini dibangun dengan memenuhi standar kualitas yang ditentukan dengan didukung infrastruktur dasar, sehingga rumah tersebut layak huni. Hal tersebut menjadi catatan penting bagi Bank BTN,” tutup Puteri. 

Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved