Breaking News:
DPR RI

Komisi IX DPR RI Pantau Dampak Covid-19 bagi Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Kaltim

Tim Kunker Komisi IX memandang penting hal ini dan mengawasi secara serius, mendalam, dan berkelanjutan.

Editor: Content Writer
fraksi.pks.id
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar 

TRIBUNNEWS.COM - Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI memantau langsung dampak yang disebabkan pandemi Covid-19 terhadap isu-isu ketenagakerjaan dan kesehatan yang dirasakan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim). Pasalnya, banyak masyarakat menjadi korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena perusahaan yang mengurangi biaya operasional perusahaan akibat pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengakui Covid-19 sangat berdampak bagi masyarakat, sehingga ia berharap jangan ada masyarakat yang dirumahkan. “Atas dasar itulah, Tim Kunker Komisi IX memandang penting hal ini dan mengawasi secara serius, mendalam dan berkelanjutan. Setiap program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dalam hal ini persoalan ketenagakerjaan dan kesehatan,” kata Ansory dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, di Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (8/10/2021).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengharapkan dari kunjungan ini akan diperoleh berbagai masukan secara langsung, baik dari pemerintah daerah, mitra kerja maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN, serta memperoleh informasi tentang perlindungan pekerja/buruh yang ter-PHK selama pandemi Covid-19.

Selain itu juga, kunker bertujuan untuk memonitor pelaksanaan program-program kementerian/lembaga mitra kerja Komisi IX DPR RI serta menyerap aspirasi masyarakat terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI. “Temuan dan hasil kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan dengan kementerian terkait dan mitra kerja lainnya,” tandas Ansory.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi berharap kebutuhan masyarakat, khususnya terkait kesehatan dan tenaga kerja dapat didengarkan pemerintah pusat. Apalagi Kaltim akan dijadikan sebagai ibu kota negara (IKN) baru. “Kaltim sejak 2019 ditetapkan calon IKN. Begitu banyak perhatian kepada Kaltim, harapannya bisa merata, jangan sampai daerah lain ketinggalan,” ungkap Hadi. (*)

KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved