Revisi UU Haji Jadi Langkah Strategis Hadapi Dinamika Baru Penyelenggaraan

TRIBUNNEWS.COM - Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI menyelenggarakan diskusi dalam Forum Legislasi dengan tema "Optimalisasi Penyelenggaraan Haji Lewat Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah", yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/6/2025). Acara ini menghadirkan narasumber Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq serta pengamat haji Ade Marfuddin.

Dalam paparannya, Maman Imanulhaq menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun ini, terutama dalam menghadapi perubahan besar dari otoritas Arab Saudi.

Menurutnya, Arab Saudi telah menetapkan timeline haji 2026 yang dimulai sedini 8 Februari, dengan pemberangkatan pertama dijadwalkan pada April. Hal ini menuntut kesiapan ekstra dari pihak Indonesia.

“Pelaksanaan haji tahun ini tercatat sebagai yang paling sepi dalam 30 tahun terakhir. Bahkan pihak Arab Saudi sendiri tampak belum siap dengan transformasi radikal, terutama dalam hal digitalisasi layanan,” ujar Maman.

Ia menjelaskan, transformasi dari sistem lama berbasis syaikh dan mu’assasah kini beralih ke perusahaan swasta (syarikat) yang menerapkan sistem digital canggih, termasuk pendataan hotel dan akomodasi jamaah. Namun, sistem baru ini belum sepenuhnya dapat diakses maupun diadaptasi oleh para penyelenggara haji Indonesia.

“Kasus data jamaah hilang di Bandung dan Indramayu menunjukkan pentingnya penguatan sistem pendataan sejak awal. Jika Arab Saudi sudah digital, kita juga harus siap. Pendataan harus selesai jauh sebelum pemberangkatan,” tambahnya.

Baca juga: Timwas DPR F-PKS Beri Catatan saat Puncak Penyelenggaraan Haji 2025

Maman juga menyoroti masalah integritas dan ketegasan dalam seleksi kesehatan jamaah. Ia menilai masih banyak calon haji yang dipaksakan berangkat meski secara medis tidak layak.

“Jangan hanya karena ingin meninggal di Mekkah, lalu orang sakit berat dipaksakan berangkat. Edukasi ini harus diperkuat. Mati di Mekkah bukan berarti pasti syahid,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti masih adanya permasalahan dalam sistem transportasi dan akomodasi. Ia mencatat adanya praktik sopir yang kurang profesional serta penempatan jamaah di hotel yang tidak teratur akibat koordinasi yang kurang solid antara syarikat dan penyelenggara haji tingkat nasional.

Maman mendesak agar Badan Pengelola Haji yang akan datang dilengkapi unit kehumasan yang kuat agar publik bisa memperoleh informasi yang jelas dan akurat.

Ia juga menekankan bahwa revisi UU Penyelenggaraan Haji harus memperjelas pembagian peran antara regulator, eksekutor, dan pengawas.

“Saat ini, peran-peran tersebut masih tumpang tindih. Revisi undang-undang harus bisa menjawab itu,” ungkapnya.

Maman menyebut, DPR RI melalui Komisi VIII akan terus mengawal revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta UU Keuangan Haji agar lebih transparan dan berpihak pada jamaah. Selain itu, ia mengusulkan peningkatan kualitas SDM Haji yang tidak hanya paham agama, tetapi juga menguasai aspek teknis seperti logistik, kontrak, hingga harga satuan layanan.

“Haji adalah etalase terbaik negara dalam melayani rakyat. Ini bukan hanya tugas Badan Haji, tapi juga Kementerian Agama, Kesehatan, Perhubungan, hingga Kementerian Luar Negeri,” pungkasnya.

Forum diskusi ini merupakan salah satu langkah untuk mengoptimalkan layanan haji, sekaligus merespons berbagai tantangan baru yang muncul di era digital serta penerapan sistem baru oleh pemerintah Arab Saudi dalam pelaksanaan ibadah haji. (*)

Baca juga: DPR Usulkan Pembentukan Pansus Evaluasi Pelayanan Haji 2025