Pilkada Serentak 2024

KPU RI Butuh Rp 486,3 Miliar Untuk Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah

Tayang: Kamis, 27 Februari 2025 23:07 WIB

Penulis: Chaerul Umam

Editor: Adi Suhendi

KPU RI Butuh Rp 486,3 Miliar Untuk Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah

Tribunnews.com/ Chaerul Umam

RAPAT KERJA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan, perkiraan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah. Dia menyebut secara keseluruhan, estimasi anggaran yang diperlukan mencapai Rp 486,3 miliar.

Baca Selanjutnya:

Yulisman Desak Penguatan Gakkum ESDM demi Memberantas Tambang Ilegal dan Optimalisasi PNBP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengungkap perkiraan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah.

Dia menyebut secara keseluruhan, estimasi anggaran yang diperlukan mencapai Rp 486,3 miliar.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025).

"Secara total, bapak ibu pimpinan dan anggota komisi yang kami hormati, kebutuhan perkiraan anggaran untuk PSU ini adalah Rp 486,3 miliar," ungkap Affifuddin.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa dari 26 Satuan Kerja KPU yang terlibat dalam pelaksanaan PSU, terdapat beberapa kondisi anggaran yang berbeda.

Pertama, sebanyak 6 Satuan Kerja (Satker) KPU tidak memerlukan tambahan anggaran karena masih memiliki sisa dari anggaran yang telah disepakati dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) 2024.

"Sebanyak 6 Satker KPU yang tidak memerlukan anggaran tambahan karena masih terdapat sisa NPHD 2024," ujarnya.

Kedua, ada 19 Satker KPU yang mengalami kekurangan anggaran, dengan total kekurangan mencapai Rp 373.718.524.965.

"Sedangkan 19 satker lainnya masih terdapat kekurangan anggaran, dengan total kekurangan sebesar Rp 373.718.524.965," ujarnya.

Selain itu, Afifuddin juga menjelaskan bahwa ada satu Satker KPU yang tidak memerlukan anggaran tambahan, yaitu Kabupaten Jayapura.

"Terdapat satu Satker KPU, yaitu Kabupaten Jayapura, yang tidak memerlukan biaya tambahan karena bersifat administratif, hanya untuk perbaikan SK saja," ucapnya.

Sebagai informasi, PSU di 24 daerah ini merupakan imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memutus 40 sengketa Pilkada pada Senin (24/2/2025).

Total 24 perkara harus melakukan PSU, 1 perkara melakukan rekapitulasi ulang, dan 1 perkara diminta untuk memperbaiki Keputusan KPU tentang penetapan hasil.

Sementara 14 sisanya tidak dikabulkan.

Sebagai tindak lanjut, Idham menekankan pihaknya akan merancang jadwal terkait PSU terlebih dulu. Selain itu, KPU RI juga akan berkoordinasi dengan jajaran di 24 daerah yang akan menggelar PSU.

"Prinsipnya apa yang menjadi putusan mahkamah konstitusi atas perselisihan hasil pilkada itu akan ditindaklanjuti oleh KPU. Karena putusan mahkamah konstitusi bersifat erga omnes," jelasnya.

Untuk 14 perkara yang tidak dikabulkan MK, pihaknya akan segera menetapkan pasangan terpilih di daerah tersebut. Dia memastikan penetapan mulai dilakukan hari ini.

"(Sebanyak) 14 yang ditolak, yang mulai hari ini akan ditindaklanjuti dengan penetapan pasangan calon terdiri, ada 14," tuturnya.
Berikut 24 perkara yang diputuskan untuk digelar PSU: