Pilkada Serentak 2024

Komisi II DPR Minta Dukungan APBN Jika APBD Tak Cukup Biayai PSU, Ribka Koordinasi dengan Kemenkeu

Tayang: Jumat, 28 Februari 2025 07:01 WIB

Penulis: Chaerul Umam

Editor: Dewi Agustina

Komisi II DPR Minta Dukungan APBN Jika APBD Tak Cukup Biayai PSU, Ribka Koordinasi dengan Kemenkeu

Tribunnews.com/Chaerul Umam

PSU - Komisi II DPR RI meminta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak sanggup membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk yang mewakili pemerintah, menyatakan mekanisme penggunaan APBN untuk mendukung PSU telah diatur dalam UU Pilkada.

Baca Selanjutnya:

Dewi Yustisiana Sebut Reformasi Skema Subsidi Energi 2026 Harus Lebih Tepat Sasaran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR RI meminta dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami kekurangan dalam membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf sebagai kesimpulan rapat dengan penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP serta Kementerian Dalam Negeri.

"Komisi II DPR RI meminta agar pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri untuk dapat mengusulkan pendanaan anggaran pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah kepada Menteri Keuangan RI yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat," kata Dede Yusuf di Ruang Rapat Komisi II DPR Senayan, Jakarta, Kamis 27/2/2025.

Dede menjelaskan, sumber anggaran dimungkinkan untuk diambil dari APBN sesuai Pasal 166 ayat 1 Undang-undang No. 10 Tahun 2016.

"Pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ucapnya.

Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk yang mewakili pemerintah menyatakan mekanisme penggunaan APBN untuk mendukung PSU telah diatur dalam UU Pilkada.

"Nanti ada mekanismenya yang akan kami lakukan, bisa memang amanah konstitusi," kata Ribka.

"Kalau memang tidak bisa, ya baru lah kita akan menempuh mekanisme sumber pembiayaannya dari APBN," ujarnya.

Sebab itu, Ribka menyatakan pihaknya siap berkoordinasi jika nantinya APBN digunakan untuk mendukung penyelenggaraan PSU.

"Tentu kami akan lakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, karena ini sudah konstitusi," pungkasnya.

Sebagai informasi, PSU di 24 daerah ini merupakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memutus 40 sengketa Pilkada, Senin 24/2/2025.

Total 24 perkara harus melakukan PSU, 1 perkara melakukan rekapitulasi ulang, dan 1 perkara diminta untuk memperbaiki Keputusan KPU tentang penetapan hasil.

Sementara 14 sisanya tidak dikabulkan.

Sebagai tindak lanjut, Idham menekankan pihaknya akan merancang jadwal terkait PSU terlebih dahulu.

Selain itu, KPU RI juga akan berkoordinasi dengan jajaran di 24 daerah yang akan menggelar PSU.

"Prinsipnya, apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil pilkada itu akan ditindaklanjuti oleh KPU, karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes," jelasnya.

Untuk 14 perkara yang tidak dikabulkan MK, pihaknya akan segera menetapkan pasangan terpilih di daerah tersebut.

Dia memastikan penetapan mulai dilakukan hari ini.

"Sebanyak 14 yang ditolak, yang mulai hari ini akan ditindaklanjuti dengan penetapan pasangan calon, terdiri dari 14," tuturnya.

Berikut 24 perkara yang diputuskan untuk digelar PSU:

1. Perkara Nomor 02PHPUBUPXXIII2025 Pilbup Pasaman

2. Perkara Nomor 224PHPUBUP XXIII2025 Pilbup Mahakam Ulu

3. Perkara Nomor 260PHPUBUP XXIII2025 Pilbup Boven Digoel

4. Perkara Nomor 28PHPUBUPXXIII2025 Pilbup Barito Utara

5. Perkara Nomor 132PHPUBUPXXIII2025 Bupati Tasikmalaya

6. Perkara Nomor 30PHPUBUPXXIII2025 Pilbup Magetan

7. Perkara Nomor 174PHPUBUPXXIII2025 Pilbup Buruh

8. Perkara Nomor 304PHPUGUB XXIII2025 Pilgub Papua