Nurdin Halid Dukung Koperasi Merah Putih Jadi Pilar Ekonomi Pancasila dan Keadilan Sosial

Nurdin mendukung upaya pemerintah yang mendorong bank-bank BUMN memberikan pinjaman dengan plafon Rp 3 miliar per koperasi dengan bunga 6 persen setahun selama 6 tahun. Namun, ia mengingatkan agar pemberian pinjaman itu berdasarkan kelayakan usaha Kopdeskel MP. 

Jika tidak, ada risiko gagal bayar dan masyarakat desa akan kehilangan hak atas Dana Desa yang dijadikan jaminan kepada bank-bank BUMN.

“Intinya, Koperasi tidak boleh bergantung pada subsidi. Ia harus mampu menjalankan usaha dan pelayanan kepada anggotanya secara efisien agar bertahan dan berkembang. Ingat, usaha koperasi harus berbasis usaha dan kebutuhan anggota karena koperasi adalah lembaga usaha milik semua anggota,” ujar Nurdin.

Nurdin juga mengusulkan pendekatan lintas sektor melalui regulasi konkret, seperti SKB antar kementerian terkait untuk usaha koperasi yang bergerak di bidang pertanian atau distribusi bahan pokok. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai tonggak kebangkitan Ekonomi Pancasila.

“Koperasi harus menjadi pelaku utama ekonomi nasional. Koperasi yang sehat dan masif akan memperkuat karakter bangsa, menjaga sumber daya alam, menjamin ketahanan pangan, dan menyatukan rakyat. Jangan sampai kesempatan emas ini gagal karena pendekatan yang keliru. Jika berhasil, Koperasi Merah Putih akan menjadi sejarah baru bagi ekonomi Indonesia,” pungkas Nurdin Halid.