Nurdin Halid Sampaikan 8 Catatan Penting untuk Menkop Ferry Juliantono

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel MP) merupakan pertaruhan besar sekaligus instrumen Presiden Prabowo dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial sesuai amanat Konstitusi Pasal 33 Ayat (1).

Dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Koperasi Fery Juliantono di Jakarta, Senin (15/9/2025), ia menekankan pentingnya strategi efektif agar program ini benar-benar berjalan.

Nurdin mengungkapkan, berdasarkan kunjungannya ke Kabupaten Bone dan Maros, Sulawesi Selatan, 17 Kopdeskel di Kecamatan Mare belum bergerak karena tidak memiliki kantor, manajemen, maupun arah kerja yang jelas.

Ia pun mendesak Kementerian Koperasi untuk segera melakukan pembenahan agar Kopdeskel dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa dan memastikan masa depan gerakan koperasi di Indonesia.

Delapan Catatan Kritis

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kemenkop pada Senin (8/9/2025), Nurdin Halid menyampaikan catatan kritis terkait efektivitas kerja dan keberhasilan Kopdeskel Merah Putih (MP).

Pertama, Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini harus ditopang oleh tata kelola yang kokoh, instruktur koperasi berpengalaman, serta kepastian hukum kelembagaan koperasi nasional. Menurutnya, pelatihan 80 ribu manajer dan asisten Kopdeskel akan jauh lebih efektif bila melibatkan lebih dari 7.500 instruktur koperasi bersertifikat yang telah dicetak Lembaga Pendidikan Koperasi (Lapenkop).

Instruktur tersebut, yang tersebar di seluruh Indonesia dan dididik dengan anggaran negara, dinilai memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip koperasi sehingga potensi mereka seharusnya dioptimalkan untuk memperkuat pelaksanaan program.

Kedua, Kopdes MP harus bisa mengajak semua UMKM yang tersebar di desa-desa dan kota menjadi anggota kopdeskel MP. Nurdin menyoroti pentingnya keberadaan UMKM desa dan kelurahan sebagai bagian integral dalam program Kopdeskel MP.

"Kehadiran Kopdeskel tidak boleh mematikan usaha kecil masyarakat. Justru warung-warung UMKM harus dijadikan mitra kerjasama, misalnya menjadi sub-agen dalam distribusi pupuk bersubsidi maupun kebutuhan dasar lain. Dengan begitu, UMKM desa dan kota tidak tersisih, melainkan diperkuat," tegas Nurdin.

Baca juga: Presiden Prabowo Beri Tugas Ini ke Menteri Koperasi Ferry Juliantono

Ketiga, Nurdin Halid menolak keras penggunaan dana desa sebagai jaminan pinjaman Kopdeskel ke Bank Himbara, dengan alasan bahwa kepala desa hanya berperan sebagai pengawas ex-officio dan bukan penanggung jawab finansial koperasi, sehingga tidak adil jika mereka harus menanggung beban cicilan saat manajer atau pengurus koperasi gagal membayar.

Menurutnya, hal itu berpotensi menimbulkan masalah hukum sekaligus merugikan pembangunan desa. Untuk memperkuat pendapatnya, Nurdin mengutip aspirasi 16 kepala desa dan satu kelurahan di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, saat kunjungan ke Dapil II Sulsel pada Jumat (12/9/2025), yang menilai bahwa proses bisnis Kopdeskel sepenuhnya berada di tangan manajer dan pengurus, sementara kepala desa hanya bertugas mengawasi.

Karena itu, penggunaan dana desa untuk menutup cicilan pinjaman dianggap sebagai celah yang bisa menjerat kepala desa dengan tuduhan lalai dan merugikan uang negara yang seharusnya digunakan bagi pembangunan desa.

Keempat, Nurdin Halid mengusulkan Kemenkop atau Satgas Percepatan Kopdeskel MP perlu membentuk Komite Etik dari level pusat, propinsi hingga Kabupaten karena posisi kepala desa dan lurah sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi di desa merangkap menjadi ketua pengawas ex officio Kopdeskel MP.

“Komite inilah yang akan memantau dan menerima pengaduan anggota Kopdeskel ketika melihat ada indikasi kepala desa dan lurah melakukan pelanggaran etika. Misalnya, memanfaatkan Kopdeskel untuk kepentingan kelompok, keluarga atau politik elektoral dirinya. Memang tidak melanggar  hukum positif, tetapi ada potensi pelanggaran etika di sana,” ujar Nurdin. 

Kelima, Nurdin Halid menekankan pentingnya sosialisasi yang massif dan efektif terkait Manual Book Kopdeskel Merah Putih (MP), khususnya mengenai sistem kerja dan manajemen koperasi yang benar, model bisnis setiap unit usaha, hingga roadmap serta indikator kesehatan dan keberhasilan koperasi, dengan sasaran utama ketua pengurus, ketua pengawas, manajer koperasi, dan asisten bisnis.

Ia menegaskan bahwa transparansi sebagai prinsip koperasi harus diwujudkan dengan tidak hanya mencetak dan membagikan Manual Book kepada pengurus dan manajemen, tetapi juga mempublikasikannya melalui website resmi Kopdeskel Kementerian atau Satgas agar bisa diakses publik, terutama anggota.

Nurdin juga menyoroti pentingnya digitalisasi Kopdeskel untuk mengelola keuangan, keanggotaan, produksi, dan distribusi barang secara transparan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi.

Baca juga: Firnando Ganinduto: Ferry Juliantono Sosok Tepat untuk Percepat Program Koperasi Merah Putih

Selain itu, ia menekankan perlunya roadmap yang jelas dengan indikator terukur, mulai dari jumlah keanggotaan, kesehatan keuangan, hingga kepuasan anggota, yang harus dimonitor secara independen dengan melibatkan Dekopin, akademisi, maupun lembaga audit independen demi menjamin transparansi.

Keenam, Nurdin Halid menegaskan bahwa selain membangun Kopdeskel Merah Putih (MP), Kementerian Koperasi juga harus bertanggung jawab atas kemajuan sekitar 130 ribu koperasi yang sudah ada di berbagai sektor usaha.

Ia mengingatkan bahwa Menteri Koperasi bukan hanya menteri untuk Kopdeskel MP, tetapi juga menteri bagi seluruh koperasi yang ada, sehingga dengan anggaran terbatas Kemenkop perlu fokus pada penguatan regulasi, kebijakan yang berpihak pada koperasi, serta merancang model kolaborasi antara Kopdeskel MP dengan koperasi yang telah berjalan.

Menurutnya, kerja sama antar-koperasi merupakan salah satu kekuatan jaringan koperasi, sehingga dinas koperasi, pengurus, dan manajemen Kopdeskel harus aktif mengajak koperasi lain untuk bermitra dalam produksi, distribusi, maupun pemasaran.

Ia menekankan bahwa Kopdeskel tidak boleh mematikan UMKM maupun koperasi yang sudah ada, melainkan harus mengintegrasikan keduanya agar saling memperkuat.

Dengan demikian, Kopdeskel dapat mendorong UMKM desa dan kota naik kelas, sementara negara tetap berkewajiban membina koperasi lama agar mampu bersaing di era modern.

Ketujuh, Menkop yang baru harus segera menyelesaikan dualisme Dekopin karena Dekopin adalah mitra strategis Pemerintah dalam memajukan koperasi sesuai amanat Konstitusi Pasal 33 Ayat 1.

"Harus dipahami, Dekopin, Dekopinwil dan Dekopinda adalah aset strategis Pemerintah karena struktur Dekopin dari pusat hingga daerah diisi oleh para praktisi koperasi yang sarat pengalaman dalam bisnis koperasi," ujar Nurdin.

Baca juga: Perdagangan RI–Australia Melonjak, Nurdin Halid Optimis Defisit Perdagangan Bisa Berbalik Surplus

Fokus Kopdeskel: Kembangkan Usaha Anggota!

Kedelapan, Nurdin Halid menekankan bahwa pengurus dan manajemen Kopdeskel Merah Putih (MP) harus mengembangkan bisnis berbasis sumber daya alam, budaya lokal, dan kebutuhan anggota karena koperasi adalah sistem sosial-ekonomi berbasis komunitas dan nilai yang terbukti sukses di banyak negara maju.

Menurutnya, koperasi tidak sekadar mengejar keuntungan lembaga, tetapi harus mampu mengembangkan usaha anggota seperti petani, nelayan, peternak, pengrajin, pedagang kecil, dan pelaku UMKM lainnya melalui struktur usaha dari hulu hingga hilir.

Ia menyebut lima unit usaha yang realistis dijalankan tanpa menunggu modal besar, yakni usaha simpan pinjam dan produksi di sektor hulu, serta usaha distribusi, pemasaran, dan konsumsi di sektor hilir.

Jika lima unit ini dijalankan efektif, Nurdin meyakini seluruh warga desa akan antusias menjadi anggota sehingga Kopdeskel bisa mandiri, menyejahterakan masyarakat, dan menghindari kegagalan seperti KUD di era Orde Baru yang hanya difokuskan pada program pemerintah tanpa mengembangkan potensi lokal.

Karena itu, ia mengingatkan agar Kopdeskel tidak terjebak pada pola lama, melainkan benar-benar tumbuh sebagai koperasi berbasis kebutuhan dan kekuatan masyarakat desa.