Singgih Januratmoko: Soeharto Layak Dikenang sebagai Pahlawan Nasional
Waket Komisi VIII DPR Singgih Januratmoko mendukung usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dengan penekanan kajian yang objektif.
TRIBUNNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko, menyatakan dukungan penuh dan apresiasi yang tinggi atas menguatnya kembali usulan untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Republik Indonesia ke-2, Jenderal Besar H.M. Soeharto.
Dukungan ini disampaikan dengan mempertimbangkan berbagai capaian dan kontribusi mendasar Soeharto bagi bangsa Indonesia, yang perlu dikaji secara obyektif, proporsional, dan berimbang.
“Sejarah perjalanan bangsa mencatat dengan tinta emas peran sentral Alm. Soeharto. Dari sisi historis, beliau adalah tokoh yang memimpin proses peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, yang pada masanya berhasil mengembalikan stabilitas nasional dan pondasi ekonomi bangsa yang sempat porak-poranda," kata Singgih dalam pernyataanya kepada awak media (07/11/2025).
"Kita tidak boleh melupakan jasa beliau dalam menancapkan tonggak pembangunan nasional melalui berbagai program yang terstruktur,” lanjutnya.
Napak Tilas Kepemimpinan Soeharto
Singgih juga menekankan pentingnya melihat jasa dan kontribusi Soeharto secara komprehensif.
Dalam masa kepemimpinannya selama lebih dari tiga dekade, Soeharto meletakkan dasar-dasar stabilisasi politik, swasembada pangan, dan pembangunan ekonomi nasional melalui program Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).
Pada tahun 1984, Indonesia diakui oleh FAO (Food and Agriculture Organization) sebagai negara yang berhasil mencapai swasembada beras, sebuah pencapaian monumental di bidang ketahanan pangan yang memberikan dampak sosial dan ekonomi besar bagi jutaan rakyat.
“Revolusi Hijau dan program Keluarga Berencana (KB) adalah dua dari banyak kebijakan strategis yang tidak hanya memajukan sektor pertanian tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Ini adalah data dan fakta yang tidak terbantahkan,” tambahnya.
Baca juga: Bahlil Ingatkan Jasa-jasa Soeharto untuk Negeri, Golkar Perjuangkan Jadi Pahlawan Nasional
Dari perspektif keagamaan, Singgih yang pernah aktif di Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), salah satu ormas Golkar, menegaskan peran Soeharto dalam menciptakan ruang yang harmonis bagi kehidupan beragama.
Pemerintahan Orde Baru dikenal dengan kebijakannya yang mendukung pembangunan rumah ibadah dan fasilitas keagamaan, pembentukan Forum Kerukungan Umat Beragama (FKUB) serta memfasilitasi hubungan yang konstruktif antara berbagai elemen umat beragama.
“Stabilitas yang diciptakan pada era itu memungkinkan umat Islam dan pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadah dengan tenang. Banyak kebijakan yang mendukung pengembangan dakwah dan pendidikan agama, yang turut membentuk karakter bangsa,” jelas Singgih.
Dukungan dari Banyak Pihak
Sebagai wakil rakyat dari Partai Golkar, yang merupakan partai yang lahir dan besar pada era kepemimpinan Soeharto, Singgih menyatakan bahwa dukungan dari berbagai ormas, seperti Muhammadiyah dan NU, serta partai politik, termasuk Golkar, merupakan cerminan dari penilaian kolektif akan jasa-jasa besar beliau.
“Dukungan yang luas ini menunjukkan bahwa banyak elemen bangsa melihat kontribusi positif Alm. Soeharto. Tentu, setiap periode kepemimpinan memiliki dinamika dan catatannya masing-masing. Namun, dalam menilai gelar Pahlawan Nasional, kita harus berani melihat jasa dan sumbangsih terbesarnya bagi tanah air, yang telah meletakkan dasar-dasar penting bagi Indonesia modern,” ungkapnya.
Baca juga: Istana Respons Polemik Gelar Pahlawan Untuk Soeharto: Mari Lihat Jasa Para Pendahulu
Singgih menyadari, setiap tokoh besar pasti memiliki dua sisi mata uang yang menuai pro dan kontra, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto harus dipandang sebagai penghargaan atas jasa-jasa besarnya tanpa meniadakan kritik terhadap kekurangannya.
"Sejarah harus dilihat secara utuh, jujur, dan berimbang. Gelar Pahlawan Nasional adalah bentuk apresiasi tertinggi negara atas kontribusi luar biasa yang melebihi panggilan tugas. Dalam tradisi Islam, kita diajarkan untuk menjaga yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik (Al-muhafazhah 'ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah)," jelas Singgih.
| Alasan Komisi VIII DPR Kebut Pembahasan Penetapan Ongkos Haji 2026 |
|
|---|
| Ketua Komisi VIII DPR Ungkap Ongkos Haji 2026 Segera Diumumkan: Besok atau Lusa |
|
|---|
| Wamenhaj Sebut Pesawat Haji Harus Berusia Maksimal 15 Tahun, Kemenhub Jadi Penentu Layak Terbang |
|
|---|
| DPR Kritik Pramugari Pesawat Haji Pakai Rok Tinggi, Begini Respons Wakil Menteri Haji |
|
|---|
| Komisi VIII DPR Siapkan Solusi Konkret Atasi Kebuntuan Sertifikasi dan Inpassing Guru Madrasah |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.