Pendidikan GOIbadah Haji 2024
KPK Tunggu Koordinasi DPR Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji
Jubir berlatar belakang pensiunan Polri itu menyebut KPK menghormati proses yang dilakukan DPR dengan menunggu koordinasi.
Penulis:
Ilham Rian Pratama
Editor:
Muhammad Zulfikar
lihat foto
Tribunnews.com/ Fahmi Ramadhan
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat berikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan terkait perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang, Jumat (19/7/2024)
Oleh karena itu, MAKI mendesak KPK untuk melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu laporan dari Pansus Angket Haji.
Adapun pembentukan Pansus Angket Haji 2024 disepakati DPR dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa, 9 Juli 2024.
Pansus Angket Haji dibentuk karena ada temuan Timwas DPR mengenai pelanggaran UU dan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Anggota pansus terdiri dari anggota-anggota fraksi DPR lintas komisi, yang artinya bukan hanya dari Komisi VIII DPR sebagai mitra dari Kemenag.
Berita Terkait
Ibadah Haji 2024
| Kemenag Sebut Jemaah yang Wafat saat Haji 2024 Sudah Dapat Asuransi Jiwa Ganti Rugi Bipih 100 Persen |
|---|
| Permudah Informasi Haji, BPKH Ajak Masyarakat Rencanakan Ibadah Haji Sejak Dini |
|---|
| Pendaftaran Petugas Haji Dibuka Mulai Hari Ini, Cek Formasi, Link dan Jadwalnya |
|---|
| BPKH Jadikan Fatwa Ijtima Ulama untuk Perbaiki Tata Kelola Dana Haji |
|---|
| Kemenag Serahkan Asuransi Extra Cover untuk Ahli Waris Jemaah yang Meninggal di Lingkup Penerbangan |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.