Skema Layanan Berbasis Syarikah di Makkah Tetap Utamakan Kenyamanan, Perlindungan & Hak Jemaah Haji

TRIBUNNEWS.COM, MAKKAH - Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Muchlis Hanafi memastikan kebijakan layanan berbasis syarikah terhadap jemaah haji Indonesia di Makkah tidak akan mengganggu hak-hak jemaah.

Layanan berbasis syarikah tetap mengutamakan kenyamanan dan perlindungan terhadap jemaah haji Indonesia.

Seperti diketahui tahun ini penyediaan layanan haji bagi jemaah Indonesia di Makkah Arab Saudi dilakukan oleh delapan syarikat penyedia layanan.

Dengan sistem syarikah ini satu kloter bisa terdiri dari jemaah yang berasal dari beberapa syarikah berbeda.

Meskipun idealnya satu kloter ditangani oleh satu syarikat penyedia layanan.

"One kloter, one syarikat, itu idealnya begitu," kata Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Muchlis Hanafi saat konferensi pers di Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah, Minggu (11/5/2025) malam.

Namun lantaran ada sejumlah dinamika teknis menjelang keberangkatan, di antaranya keterlambatan visa, perubahan manifest keberangkatan, serta sinkronisasi data penerbangan, maka ada beberapa kloter dengan jamaah yang berasal lebih dari satu syarikat.

Dan ini kata Muchlis Hanafi tidak bisa dihindari.

"Terkait dengan kloter campuran ini ya, satu kloter terdiri dari jamaah berbagai syarikat," ujarnya.

Muchlis menjelaskan, untuk jemaah gelombang pertama yang tiba di Madinah sejak tanggal 2 Mei, penempatan hotel dilakukan berdasarkan susunan kloter yang berisi campuran jemaah dari beberapa syarikat.

"Jadi sesuai dengan kedatangan jemaah dari Indonesia, itu di Madinah. Jadi pendekatannya kalau di Madinah itu bukan pengelompokan berdasarkan syarikat, tapi berbasis kloter," kata dia.

Sampai 11 hari operasional kedatangan jemaah di Madinah, tantangan ini dapat termitigasi secara perlahan.

Yang terpenting menurutnya, jemaah tetap menerima layanan dasar yakni transportasi dari bandara ke hotel, akomodasi hotel sesuai yang dikontrak, lalu konsumsi harian, bimbingan ibadah termasuk ke raudoh hingga distribusi nusuk.

Sementara itu mulai Sabtu (10/5/2025) jemaah dari Madinah sudah mulai masuk ke Makkah secara bertahap.

Di alur inilah diterapkan layanan berbasis syarikah.

Dari yang sebelumnya berbasis kawasan geografis, menjadi berbasis perusahaan profesional atau syarikat.

"Penjelasan ini saya sampaikan agar informasi yang berkembang di masyarakat itu tetap utuh, akurat dan yang terpenting tidak menimbulkan kesalahpahaman," ujarnya.

Layanan berbasis syarikat adalah kebijakan resmi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Ini berlaku untuk seluruh negara pengirim jamaah, termasuk Indonesia.

"Penataan berbasis syarikat ini bertujuan untuk memudahkan pengendalian layanan oleh syarikat sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap jemaah," jelasnya.

"Sistem layanan berbasis syarikat ini juga memastikan tanggung jawab layanan itu lebih terfokus, lebih profesional oleh perusahaannya. Kemudian juga memperjelas sistem koordinasi pelaporan, terutama syarikat kepada kementerian haji, kepada otoritas setempat," ujarnya.

Jikapun terjadi sesuatu, responnya di lapangan juga bisa dilakukan oleh syarikat yang menggaransi jemaah.

"Jadi bahkan lebih dari itu, layanan berbasis syarikat di Makkah ini kita mencoba menyesuaikan. Ini bertujuan untuk memastikan jemaah itu dilayani secara optimal saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, Mina," jelasnya.

Layanan di Armuzna di antaranya layanan transportasi saat dari Makkah ke Arafah, kemudian Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina.

"Kemudian terkait dengan konsumsinya selama di Masyair. Kemudian tendanya, kemudian pergeseran, pergerakan jamaah dari satu titik ke titik lainnya," kata Muchlis.

Layanan berbasis syarikat itu dilakukan berbasis data yang kuat, terutama data kementerian haji, data syarikat.

"Mereka tentu ingin agar layanan yang diberikan itu adalah layanan yang prima, jamaah itu aman, nyaman, dan yang terpenting adalah keselamatan jamaah," tegasnya.

Layanan berbasis syarikat ini sebagai langkah yang tepat untuk memastikan jamaah secara utuh terlayani dalam setiap pergerakan, terutama saat puncak haji nanti.

Indonesia kata Muchlis, menyambut kebijakan ini, tentunya dengan melakukan penyesuaian secara bertahap.

"Akan tetapi juga mengutamakan kenyamanan dan perlindungan jemaah haji kita. Jadi kita berusaha untuk menyesuaikan kebijakan itu, dan tetap mengutamakan kenyamanan dan perlindungan terhadap jamaah kita ini," ujarnya.

Berikut daftar delapan syarikah yang ditunjuk:

Al Bait Guests; 35.977 jemaah

Rakeen Mashariq; 35.090 jemaah

Sana Mashariq; 32.570 jemaah

Rehlat & Manafea; 34.802 jemaah

Al Rifadah; 20.317 jemaah

Rawaf Mina; 17.636 jemaah

MCDC; 16.645 jemaah

Rifad; 11.283

Jumlah jemaah haji Indonesia tahun ini sebanyak 221.000 orang, terdiri dari 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.

Bagaimana dengan Hak Jemaah?

Muchlis menegaskan penataan layanan berbasis syarikat ini tidak mengurangi sedikitpun hak-hak layanan jemaah selama berada di Arab Saudi.

"Jadi akomodasi yang dinikmati itu yang sesuai kita kontrak, konsumsi diberikan tiga kali sehari, di Madinah itu 27 kali, lalu kemudian di Makkah itu sebanyak 84 kali, nanti di Masyair 15 kali, itu tetap diberikan," jelasnya.

Begitupun terkait layanan transportasi jemaah juga dilayani, mulai dari bandara ke hotel, lalu dari Madinah ke Makkah.

"Kemudian di Makkah ini juga ada bus sholawat yang mengantar mereka ke Masjidil Haram, nanti juga ke Masyair, itu tetap diberikan. Tidak berkurang. Kemudian bimbingan ibadah juga mereka akan peroleh," jelasnya.

Hak itu terutama pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.

"Jadi prinsipnya seluruh jemaah tetap mendapatkan hak layanannya. Dan semua proses layanan itu diawasi langsung oleh PPIH Arab Saudi," tegas Muchlis.