IPHI Jabar Soroti Layanan Puncak Ibadah Haji, Syarikah yang Belum Maksimal Wajib Dievaluasi 

TRIBUNEWS.COM, BANDUNG - Layanan puncak ibadah haji 1446h/2025M disoroti Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jawa Barat.

Ketua Umum IPHI Jabar, Dr. H. Ijang Faisal, menyesalkan terulangnya kekacauan pelayanan dalam puncak ibadah haji tahun ini, terutama dalam proses pemindahan jemaah haji dari Muzdalifah ke Mina.

Baca juga: Mayoritas Jemaah Haji Keluhkan Persoalan Teknis, DPR Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi Serius

Banyak jemaah asal Indonesia dilaporkan terlantar tanpa kejelasan transportasi dan terpaksa berjalan kaki sejauh beberapa kilometer dalam kondisi fisik yang lemah.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi jemaah haji kita. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi menyangkut keselamatan jiwa,” ujar Dr. Ijang dalam pernyataan resminya di Bandung.

“Fakta bahwa ribuan jamaah harus berjalan kaki dari Muzdalifah ke Mina karena tidak ada kendaraan yang menjemput adalah bentuk kegagalan manajemen lapangan yang tidak bisa ditoleransi.” lanjutnya.

Baca juga: Jemaah Haji Diminta Tetap Gunakan Masker Selama di Tenda Armuzna untuk Cegah ISPA

Situasi di Muzdalifah yang semrawut membuat sebagian pagar pembatas jebol karena desakan massa.

Laporan dari berbagai daerah, termasuk Bogor dan Kudus, memperlihatkan jamaah lansia dan perempuan terpaksa menempuh perjalanan panjang tanpa istirahat, bahkan sebelum melaksanakan prosesi lempar jumrah yang mengharuskan mereka berjalan lagi sejauh delapan kilometer pulang-pergi.

Baca juga: Arab Saudi Minta Maaf Usai Jalur Arafah, Muzdalifah dan Mina Macet, Jemaah Haji Jalan Berjam-jam

Dr. Ijang menilai bahwa perubahan sistem layanan dari maktab ke syarikah menjadi akar persoalan yang belum disiapkan secara matang.

Delapan syarikah yang ditunjuk untuk menangani jamaah tahun ini dianggap belum menjalankan fungsi secara optimal.

Ia mengungkapkan keprihatinan bahwa pelaksanaan sistem baru tersebut dilakukan tanpa simulasi terlebih dahulu bersama negara pengirim jamaah, termasuk Indonesia yang setiap tahun mengirimkan jamaah dalam jumlah terbesar.

“Transformasi sistem itu sah-sah saja demi efisiensi dan peningkatan layanan, tetapi jangan uji coba langsung ke jamaah. Apalagi ini menyangkut umat Islam dari berbagai penjuru dunia yang datang untuk menunaikan ibadah paling sakral dalam hidup mereka,” tegasnya.

Menurutnya, pelayanan tahun lalu yang masih menggunakan sistem maktab relatif lebih terorganisasi. Jamaah dijemput dari Muzdalifah sebelum subuh dan diberi ruang untuk beristirahat di tenda sebelum melanjutkan lempar jumrah.

Tahun ini, banyak jamaah bahkan tidak dapat langsung masuk ke tenda Mina karena persoalan administrasi atau keterlambatan teknis syarikah.

IPHI Jawa Barat mendesak agar Pemerintah Indonesia, termasuk Presiden Prabowo Subianto, melakukan pendekatan langsung kepada otoritas Kerajaan Arab Saudi.

Ia berharap agar sistem layanan haji Indonesia bisa mendapatkan perlakuan khusus mengingat kompleksitas dan jumlah jamaah yang besar setiap tahunnya.

“Indonesia bukan sekadar peserta, kita adalah mitra strategis dalam penyelenggaraan haji. Jamaah kita harus diprioritaskan dalam standar layanan. Ini saatnya Presiden turun tangan,” tegas Dr. Ijang.

Di sisi lain, IPHI juga mendorong evaluasi kinerja delapan syarikah yang bertugas tahun ini.

Ia menegaskan bahwa perusahaan yang terbukti tidak sanggup memberikan layanan layak sebaiknya tidak dilibatkan dalam musim haji tahun depan. Sementara yang menunjukkan kinerja baik, layak mendapat kontrak jangka panjang.

“Haji bukan sekadar logistik massal, ini soal ibadah dan martabat. Jangan jadikan jamaah kita korban kekacauan manajemen,” pungkasnya.

IPHI Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perbaikan penyelenggaraan haji, sekaligus menjadi mitra kritis pemerintah dalam memastikan pelayanan yang manusiawi, profesional, dan sesuai dengan spirit penghormatan terhadap tamu-tamu Allah di Tanah Suci.

Ijang juga berharap pelayanan tahun depan akan lebih baik dengan peralihan pengelola dari Kemenag ke BPIH.

"Sekalipun saya pribadi sayangkan kenapa di akhir pelayanan ada kejadian seperti ini? Mencoreng nama baik Menag dan Dirjen Haji. Negara lain kok tidak ada berita seperti ini? Jangan-jangan ada sabotase internal kepada Dirjen Haji, ya?" pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul IPHI Jabar: Soal Jemputan Jamaah di Muzdalifah Harus Jadi Evaluasi Serius Layanan Haji,