Evaluasi Haji 2025 Dilakukan Setelah Pemulangan Jemaah Rampung

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan evaluasi pelaksanaan haji 2025 dilakukan setelah pemulangan para jemaah haji rampung dilakukan.

"Kami concern sekarang bagaimana ancaman keamanan globalnya. Kami akan fokus dulu pemulangan haji, sekaligus kita akan evaluasi," kata Cucun di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (26/6/2025).

Legislator PKB itu mengatakan hal-hal teknis yang jadi kendala juga akan dievaluasi.

"Catatan-catatan sudah ada semua dari timwas kemarin, dari proses pemberangkatan, kekacauan data yang sampai masuk nota diplomatnya dari Duta Besar Saudi, juga terkait pelaksanaan di sana, kayak orang biasa didorong Madinah, Mekah, kan masuk nota diplomasi gitu," kata Cucun.

"Apakah ini pure karena Kemenag kurang kesiapan, atau Kemenag sendiri melakukan upaya itu karena kemanusiaan. Karena harus dilihat dulu latar belakangnya seperti apa," ujar dia.

Dia mencontohkan soal makanan yang diterima para jemaah tidak sesuai dengan kontrak.

"150 gram yang ada cuma paling 60-70 gram. Nah ini akan semua kita kaji. Karena sekarang ini bukan panja BPIH atau Panja Komisi VIII, timwasnya juga gabungan pasti proses evaluasinya akan ada pansus," katanya.

"Atau misalkan kita timwas kemarin menyerahkan ini, sudahlah cukup Panja Komisi VIII silakan, karena supaya segera hasil evaluasinya menjadi rekomendasi ke RUU yang sedang disusun naskah akademiknya," tandas dia.

Baca juga: Perempuan Mendominasi Jemaah Haji 2025, Paling Banyak Ibu Rumah Tangga

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan peluang DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan Ibadah Haji 2025. 

Wacana ini mencuat setelah munculnya sejumlah kritik dari Pemerintah Arab Saudi terhadap teknis penyelenggaraan haji oleh Indonesia.

Salah satu poin krusial dalam nota diplomatik yang disampaikan Duta Besar Arab Saudi adalah tingginya angka kematian jemaah asal Indonesia. 

Sebelum puncak haji dimulai, jemaah Indonesia disebut menyumbang sekitar 50 persen dari total kematian jemaah internasional.

Menanggapi hal itu, Puan menjelaskan bahwa poin-poin dalam nota diplomatik tersebut sudah ditangani sebelum puncak ibadah haji berlangsung.

"Lima poin nota tersebut itu sudah lama, sudah diselesaikan oleh Pemerintah, jadi saat pelaksanaan haji sekarang itu sebenarnya semuanya sudah selesai," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Adapun lima poin yang dimaksud meliputi: ketidaksesuaian data jemaah antara sistem E-Haj, Siskohat, dan manifest penerbangan; persoalan pengangkutan jemaah dari Madinah ke Mekkah akibat perbedaan syirkah dalam satu kloter; ketidaksesuaian penempatan hotel; masalah kesehatan jemaah lansia dan risiko tinggi; serta pembayaran Dam bagi jemaah haji Tamattu.

Baca juga: Kuota Haji 2026 Belum Diumumkan, Ini Penjelasan Kemenag

Meski persoalan-persoalan tersebut telah ditangani sebelumnya, Puan menekankan bahwa evaluasi menyeluruh tetap penting agar berbagai kendala tidak kembali terjadi pada musim haji tahun berikutnya.

"Namun memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kita harus evaluasi, banyak hal yang harus kita selesaikan dengan lebih baik sehingga pelaksanaan haji di tahun depan itu tidak akan terulang lain," ujar Ketua DPP PDIP itu.

Puan juga mengungkapkan bahwa DPR akan segera menggelar rapat evaluasi bersama Komisi VIII dan pimpinan DPR yang turut menjadi bagian dari Tim Pengawas Haji (Timwas) tahun ini di Arab Saudi.

"Hari ini baru kita buka masa sidangnya, kita akan mendapatkan laporan, kebetulan ketiga pimpinan DPR ikut dalam haji tahun ini. Kita akan mendapatkan laporannya juga dari teman-teman dan Komisi VIII," ungkap Puan.

Jika dari hasil evaluasi ditemukan banyak hal yang perlu diperbaiki secara mendalam, Puan tidak menutup kemungkinan pembentukan Pansus Haji Oleh DPR RI.

"Setelah itu jika memang harus dilakukan pansus haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kita DPR, sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan pansus haji," pungkasnya.