WAWANCARA EKSKLUSIF Ketua Komnas Haji: Menteri Haji dan Umrah Harus Tahan Banting

 
Menurut Anda, apakah jabatan Wakil Menteri masih relevan di tengah sorotan publik soal efisiensi anggaran dan kondisi ekonomi?

Mustolih: Kita sama-sama tahu masyarakat sedang jenuh dengan jabatan wakil, apalagi yang berkasus. Soal siapa menterinya dan wakilnya, itu hak prerogatif presiden. Tapi yang paling penting adalah integritas dan pemahaman detail tentang penyelenggaraan ibadah haji.

 
Apakah sebaiknya kementerian ini dipimpin oleh sosok berpengalaman agar bisa langsung bekerja cepat?

Mustolih: Sudah banyak tahapan yang harus dilakukan. Belum lagi migrasi data seperti Siskohat, migrasi SDM, migrasi aset. Yang krusial itu asetnya, seperti asrama haji di daerah-daerah. Sekilas mudah, tapi tidak juga. Karena tidak semuanya APBN. Ada informasi yang saya terima, beberapa tanah yang digunakan untuk asrama itu adalah wakaf.

 
Dengan banyaknya tantangan dari pusat hingga daerah, apa prioritas utama yang harus dilakukan kementerian ini?

Mustolih: Payung hukum sendiri belum tuntas. Undang-undang baru selesai kemarin. Kita lihat apakah presiden segera menandatangani atau menunggu 30 hari. Kalau tidak ditandatangani dalam 30 hari, otomatis undang-undang itu berlaku.

 
Apa aspek paling krusial yang perlu diawasi dari Kementerian Haji dan Umrah ke depan?

Mustolih: Siapapun menterinya, harus menjamin kementeriannya bebas korupsi dan melepaskan stigma-stigma itu. Kementerian ini harus jadi wajah yang berintegritas.

Yang juga penting adalah anggarannya. Lalu soal kuota haji, istitoah, pelunasan, dan istitoah kesehatan. Mereka yang mulai sakit-sakitan minimal bisa menjaga kesehatan agar tetap bisa berangkat.