Sidak Jelang Armuzna, Timwas DPR Temukan Distribusi Makanan Jemaah Haji Belum Merata

Ringkasan Berita:

• Sidak Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menjelang puncak ibadah haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) menemukan distribusi makanan bagi jemaah haji Indonesia belum berjalan merata.
• Erma yang berada di tim pengawasan bidang konsumsi menemukan sejumlah persoalan yang dinilai harus segera mendapat perhatian pemerintah dan penyelenggara haji.
• Salah satu temuan berada di sektor 7, tepatnya di Hotel 702 yang dihuni empat kelompok terbang (kloter).

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sidak yang dilakukan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menjelang puncak ibadah haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) menemukan distribusi makanan bagi jemaah haji Indonesia belum berjalan merata.

Temuan tersebut disampaikan anggota Timwas Haji DPR RI Fraksi PKB, Siti Mukaromah usai melakukan inspeksi mendadak di sejumlah sektor pelayanan jemaah, mulai dari transportasi, akomodasi, kesehatan hingga konsumsi di Makkah.

Baca juga: Kemenhaj Minta Daging Dam Jemaah Haji Indonesia Didistribusikan untuk Warga Palestina

"Konsumsi ini menjadi salah satu sektor yang sangat penting dan urgent, karena menyangkut kebutuhan dasar jemaah haji yang akan menjalani ibadah fisik sangat berat saat Armuzna," kata Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah, dalam keterangan yang diterima, Minggu (24/5/2026).

Dalam sidak tersebut, Erma yang berada di tim pengawasan bidang konsumsi menemukan sejumlah persoalan yang dinilai harus segera mendapat perhatian pemerintah dan penyelenggara haji.

Salah satu temuan berada di sektor 7, tepatnya di Hotel 702 yang dihuni empat kelompok terbang (kloter). 

Namun hingga sidak dilakukan, makanan siap saji baru tersedia untuk satu kloter.

"Artinya masih ada tiga kloter yang belum tersedia makanannya. Padahal malam itu makanan seharusnya sudah terdistribusi kepada jemaah melalui pimpinan kloter," katanya.

Menurut Erma, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena belum ada kepastian waktu distribusi makanan bagi jemaah. 

Bahkan, Timwas DPR mengaku mengalami kendala komunikasi saat mencoba memastikan jadwal kedatangan logistik konsumsi.

"Kami berharap makanan itu segera sampai agar stok makanan benar-benar siap di tangan jemaah sebelum keberangkatan menuju Arafah. Jangan sampai jemaah berangkat tetapi belum memiliki kesiapan konsumsi," ujarnya.

Selain belum meratanya distribusi, Timwas DPR juga menyoroti pola penyaluran makanan yang dinilai belum mengakomodasi seluruh jadwal keberangkatan jemaah menuju Armuzna.

Berdasarkan informasi yang diterima Timwas, stok makanan baru dipersiapkan bagi jemaah yang berangkat pada pagi hari. 

Padahal, proses keberangkatan dilakukan bertahap mulai pagi, siang, sore hingga malam.

"Artinya kebutuhan konsumsi untuk jemaah yang berangkat siang, sore, atau malam juga harus dipastikan tersedia dengan baik. Ini tidak boleh luput dari perhatian," ucapnya.

Legislator asal Jawa Tengah itu juga menyoroti persoalan teknis terkait wadah makanan yang dinilai berdampak cukup besar bagi jemaah lanjut usia. 

Dalam temuan di lapangan, jemaah disebut hanya menerima satu kotak wadah makanan untuk tiga hingga empat kali distribusi.

"Mungkin bagi yang masih muda bisa mencuci dan menggunakan kembali. Tetapi bagi para sepuh atau jemaah lansia, ini tentu menyulitkan karena tidak semuanya memiliki pendamping," katanya.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena sebelumnya dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI telah disampaikan bahwa makanan siap saji seharusnya diberikan lengkap dengan wadah yang memadai.

Selain itu, Erma juga menyoroti kualitas makanan siap saji yang dibagikan kepada jemaah, terutama makanan berkuah santan dengan masa kedaluwarsa mencapai 18 bulan.

"Kita tentu harus berhati-hati karena makanan tersebut hanya disimpan dalam kemasan, bukan di dalam pendingin. Ini perlu menjadi perhatian khusus terutama bagi jemaah lansia atau yang memiliki kondisi kesehatan tertentu," katanya.

Ia memastikan Timwas Haji DPR RI akan terus melakukan pemantauan dan sidak lanjutan guna memastikan seluruh persoalan pelayanan dapat segera diselesaikan sebelum puncak pelaksanaan ibadah haji.

"Kalau memang ada kendala, harus ada langkah cepat dan langkah cerdas dari Kementerian Haji agar persoalan ini bisa segera diatasi. Yang terpenting adalah jemaah merasa aman, nyaman, dan mendapatkan pelayanan terbaik selama menjalankan ibadah haji," tandasnya.