Memotong rumah dan tinggal seatap dengan 20 orang agar tidak digusur

Di berbagai lokasi, Kampung-kampung di pinggir Sungai Ciliwung seperti ini, sudah digusur agar program normalisasi sungai bisa dijalankan Pemprov.

Hingga saat ini, setidaknya sudah lima kawasan yang digusur dan direlokasi; Pasar Ikan, Jakarta Utara; Kampung Pulo, Jakarta Timur; Bidaracina, Jakarta Timur; Bukit Duri, Jakarta Selatan; serta Pinangsia, Jakarta Barat.

Permukiman di kawasan itu semuanya direlokasi oleh gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kepada wartawan, April lalu, Ahok sempat berkomentar soal Kampung Tongkol, "Kalau belum ada rusun, kami enggak akan gusur. Tapi kalau sudah ada, ya kalian harus pindah, kami akan gusur."

Menurut Gugun, sejak Rumah Contoh selesai, belum ada lagi komunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta, terkait apakah perubahan yang mereka lakukan sudah cukup untuk membuat warga Kampung Tongkol tidak digusur.

Apalagi saat ini Ahok tengah sibuk bersaing sebagai calon gubernur petahana, dan menghadapi kasus hukum dugaan penistaan agama yang melilitnya. Tidak terdengar lagi informasi apakah Kampung Tongkol tetap akan digusur atau tidak.

Saya pun mencoba mengontak Kepala Dinas Penataan Kota DKI Jakarta, Benny Agus Chandra, yang baru dilantik Ahok Juni 2016 lalu. Namun, lewat pesan singkat, Benny tidak mau berkomentar terkait Kampung Tongkol, dan meminta saya menghubungi "Tri, salah seorang kepala bidang perumahan," yang menurutnya menangani masalah ini.

Ketika dihubungi, Tri meminta saya mengontak "Kelik," karena Tri mengaku dia "tidak lagi di perencanaan teknis." Namun, dihubungi lewat pesan singkat dan telpon, Kelik tidak merespon.

Layakkah diberi kesempatan?

Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna menilai apa yang dilakukan warga Kampung Tongkol adalah "bentuk pembelaan diri."

"Karena masyarakat miskin tahu mereka tidak memiliki tanah tersebut. Jawaban mereka, ya kami tahu kami salah, tapi jangan salahkan kami saja. Kami juga bisa berbenah. Yang pemerintah klaim kami tinggal di daerah rawan bencana, kotor, kami bisa perbaiki," tutur Yayat.

Menurutnya, permasalah permukiman di pinggir sungai ini "tidak semuanya harus (diselesaikan) dengan menggusur, karena membuat orang tidak berdaya."

Yayat bercerita bahwa masyarakat kampung akan sangat sulit untuk menerima relokasi, meskipun ke tempat yang dinilai lebih nyaman seperti rusun, karena "di kampung terbangun nilai, ada norma bersama yang disepakati dan dijalankan bersama. Sementara di rusun beda, tidak ada nilai. Semuanya transaksional belaka."

Ditambahkan Yayat, pemerintah seharusnya mengajak masyarakat berdialog. "Mau nggak pemerintah mendengarkan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Supaya hasilnya win-win."

Persoalan batas aman permukiman dari sungai, yaitu lima (yang dibuat warga Kampung Tongkol) atau 15 meter (yang disetujui Pemprov) misalnya, "itu bisa dibicarakan."