Anwar Ibrahim Bantah Motif Politik Dalam Drama Penangkapan dan Peradilan Najib Razak

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR - Politisi senior Malaysia yang juga pemimpin Partai Keadilan Rakyat, Anwar Ibrahim, menepis tudingan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak terkait "motif politik" di balik penangkapan dan pengadilan dirinya.

Najib didakwa pada Rabu (4/7/2018) dengan tiga pasal pelanggaran kriminal perwalian dan satu pasal kejahatan menggunakan jabatan.

Itu semua dikaitkan dengan skandal miliaran dolar dana negara yang hilang dalam 1MDB.

"Saya tidak melihat bagaimana dakwaan itu dapat dianggap sebagai bermotif politik, karena ada bukti, " kata mantan Wakil PM Malaysia itu pada konferensi pers di Jakarta, seperti dilansir dari Channel News Asia, Rabu (4/7/2018).

"Saya tida tahu semua buktinya karena itu rahasia. Tapi aku yakin akan banyak fakta-fakta, laporan yang disampaikan oleh berbagai lembaga negara, dan terutama Departemen Kehakiman Amerika Serikat."

Baca: Soal Susu Kental Manis Bukan Produk Susu, BPOM Diminta Terbuka dan Tegas

"Meskipun demikian, kita menghormati proses dan aturan hukum, dan saya pasti akan harapkan hal itu karena itu adalah bagian dari agenda kami. Dan Mahathir telah berkomitmen untuk memastikan independensi peradilan di negeri ini,"tambahnya.

Pada Rabu , Najib didakwa menyalahgunakan jabatannya sebagai pejabat pemerintah untuk menerima suap 42 juta ringgit, atau Rp 149 miliar.

Dakwaan penyalahgunaan wewenang diberikan setelah dilakukan penyelidikan antara 24 Desember hingga 29 Desember 2014 di AmIslamic Bank.

Baca: Pembunuh Petugas Cleaning Service Cantik Rina Casrina Ditangkap di Lampung

Saat itu, Najib yang berstatus PM sekaligus menteri keuangan mendapat mandat mengelola dana 4 miliar ringgit, atau Rp 14,1 triliun, dari SRC International, anak 1MDB.

Namun, dia dianggap menyalahgunakan jabatan dengan menggelapkan 27 juta ringgit, atau sekitar 95,7 miliar.

Di periode yang sama, dia menyelundupkan 5 juta ringgit, sekitar Rp 17,7 miliar. Kemudian di 10 Februari sampai 2 Maret 2015, dia kembali menggelapkan 5 juta ringgit.

Sidang juga membacakan dugaan Najib menerima gratifikasi 42 juta ringgit, atau Rp 149 miliar, dengan menyetujui pinjaman 4 miliar ringgit dari Kumpulan Wang Persaraan.

Baca: Wuih, Wuling Confero Jadi Armada Taksi: Express Jadi Operator Pertama di Jakarta

Selain penjara, terdapat hukuman cambuk menggunakan rotan jika yang bersangkutan terbukti menyalahgunakan jabatannya. Namun, besar kemungkinannya Najib bakal dibebaskan karena saat ini dia berusia lebih dari 50 tahun, tepatnya 64 tahun.

Sementara itu, Jaksa Agung memimpin tim yang terdiri dari 12 orang untuk mengadili Najib.

Menurut Sumisha Naidu dari Channel News Asia, Najib mengaku tidak bersalah setelah kasus tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi.

Tuduhan itu terkait dengan dugaan penyalahgunaan dan lenyelewengan dana dari SRC International, yang merupakan bekas unit dana investasi negara 1MDB, sekitar tahun 2011 dan 2015.

Sebanyak USD 10,6 juta diduga telah ditransfer dari SRC ke rekening pribadi Najib.

Sebelumnya mantan Jaksa Malaysia yang menyelidiki kasus penyelewengan dana 1MDB itu dikabarkan memilih untuk tidak melanjutkan penyelidikan.

Sedangkan Departemen Kehakiman AS sebelumnya mengatakan sebanyak lebih dari USD 4,5 miliar diambil dari 1MDB.

Perdana Menteri Mahathir mengatakan pada bulan lalu bahwa Najib bertanggungjawab sepenuhnya atas skandal tersebut.

Menurutnya, kasus yang menyeret 'mantan anak didiknya' itu nyaris sempurna.

Mendengar tuduhan itu, pihak Najib pun melakukan pembelaan, Juru Bicaranya telah menyebut bahwa tuduhan tersebut 'bermotif politik'.

Sejak melepas jabatannya, Najib telah dilarang berpergian ke luar negeri.

Aparat kepolisian negeri jiran juga telah menyita harta dan barang berharga senilai USD 273 juta yang terdiri dari properti miliknya.

Termasuk 567 tas mewah, 234 pasang kacamata hitam, serta 12 ribu perhiasan.

Najib mengklaim barang-barang tersebut merupakan hadiah yang diberikan padanya.

Sumber: Channel News Asia/The Star/Bernama/The Malaysian Insight