Dresden, kota di Jerman yang menetapkan status 'darurat Nazi'

Dresden, sebuah kota di sisi timur Jerman, menetapkan status 'darurat Nazi' seiring beragam persoalan yang berkaitan dengan kelompok ekstrem sayap kanan.

Dresden, ibu kota negara bagian Saxony, sejak lama dianggap sebagai basis kelompok sayap kanan dan tempat kelahiran gerakan anti-Islam, Pegida.

Dewan kota Dresden baru-baru ini mengabulkan resolusi untuk menerbitkan kebijakan penanggulangan permasalahan itu.

Pada saat yang sama, Dresden tengah mengajukan diri menjadi ibu kota kebudayaan Eropa untuk tahun 2025.

Namun para penentang pemerintah menyebut status darurat itu berlebihan.

• ‘Kakek saya selamat dari lima kamp konsentrasi Nazi’
• Buku anatomi buatan Nazi masih dipakai ahli bedah
• Mendagri baru Horst Seehofer: Islam 'tidak punya' tempat di Jerman

Apa yang dimaksud 'darurat Nazi'?

"Nazinotstand, mirip dengan status darurat iklim, secara harafiah bermakna persoalan serius yang tengah terjadi. Masyarakat demokratis berada dalam ancaman, kata Max Aschenbach kepada BBC.

Aschenbach merupakan anggota Dewan Kota Dresden. Ia juga tercatat sebagai anggota partai sayap kiri yang satiris, Die Partei.

Aschenbach yakin status darurat itu penting karena banyak politikus lokal yang mengambil 'sikap tegas' terhadap kelompok sayap kanan.

"Pengajuan status darurat adalah upaya untuk mengubah situasi itu. Saya juga ingin tahu, orang-orang seperti apa yang duduk bersama saya di dewan kota," ujarnya.

Resolusi yang baru saja dikabulkan menyebut bahwa "aksi grup ekstrem sayap kanan makin terlihat" sehingga pemerintah perlu membantu korban kekerasan mereka, melindungi kelompok minoritas, dan memperkuat demokrasi.

Menurut Aschenbach, resolusi itu menunjukkan komitmen dewan kota untuk memelihara 'masyarakat yang demokratis, liberal, dan bebas serta tegas terhadap Nazi'.

Bagaimana status darurat Nazi ditetapkan?

Resolusi yang diusulkan Aschenbach dibawa ke Dewan Kota Dresden dan disetujui dalam pemungutan suara, 30 Oktober lalu. Usulan itu disetujui 39 orang dan ditentang 29 pemegang suara.

Partai yang kini sedang menguasai pemerintahan, Persatuan Demokrat Kristen Jerman (CDU), adalah salah satu pihak yang tak setuju dengan usulan itu.

"Menurut kami, ini merupakan provokasi," kata Jan Donhauser, ketua Kelompok Dewan Kota dari CDU, kepada BBC.