Setelah AS dan Inggris, Giliran Kanada Jatuhkan Sanksi kepada 9 Elite Junta Militer Myanmar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, OTTAWA – Setelah Amerika Serikat (AS) dan Inggris, kini giliran Kanada menjatuhkan sanksi kepada sembilan pejabat militer Myanmar Kamis (18/2/2021) waktu setempat.

Kementerian Luar Negeri Kanada menjelaskan sanksi ini diberikan karena kudeta militer telah menyebabkan penahanan massal, penggunaan kekuatan dan pembatasan kebebasan demokrasi.

"Kami bekerja bersama mitra internasional kami yang menyerukan pemulihan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, dan kami menggaungkan seruan agar militer Myanmar membebaskan mereka yang telah ditahan secara tidak adil dalam pengambilalihan kekuasaan sipil oleh militer," kata Menteri Luar Negeri Marc Garneau dalam pernyataan seperti dilansir Reuters, Jumat (19/2/2021).

Inggris menjatuhkan sanksi kepada tiga jenderal Myanmar pada Kamis (18/2/2021) wasktu setempat, akibat melakukan pelanggaran HAM serius menyusul kudeta militer di negara Asia itu.

"Kami, bersama sekutu internasional kami, akan menuntut militer Myanmar untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) mereka dan mengejar keadilan bagi rakyat Myanmar," kata menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab, seperti dilansir Reuters, Jumat (19/2/2021).

Militer Myanmar telah menangkap para pemimpin sipil, termasuk penerima Nobel Aung San Suu Kyi, dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun, dengan tuduhan kecurangan pemilu pada November lalu.

Komisi pemilihan umum menolak klaim militer tersebut.

Junta militer, yang tidak segera menanggapi keputusan Inggris, telah menjanjikan pemilu baru dan akan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang pemilu.

Sebelumnya Amerika Serikat (AS) telah menjatuhkan sanksi baru pada militer Myanmar pekan lalu dan telah mendesak anggota PBB lainnya untuk mengikutinya.