Menlu RI: Pertemuan Menlu ASEAN di Jakarta Akan Hasilkan 12 Dokumen

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rangkaian pertemuan ASEAN Ministerial Meeting/Post Ministerial Conference (AMM/PMC) akan dilakukan di Jakarta, 11-14 Juli 2023.

Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI), Retno Marsudi mengatakan AMM/PMC akan menghasilkan 12 outcome documents.

Di antaranya termasuk Joint Communique para Menlu ASEAN yang merefleksikan berbagai perkembangan kerja sama ASEAN selama setahun, prioritas kerja sama ke depan, dan isu-isu kawasan serta global yang menjadi perhatian ASEAN.

"Negosiasi masih terus berjalan sampai saat ini dan tentunya masih akan terus berlanjut sampai pertemuan berlangsung," kata Retno dalam keterangannya, Senin (10/7/2023).

Rivalitas global hingga krisis politik di Myanmar juga akan terus dibahas pada pertemuan ini.

Menlu Retno mengatakan untuk menjaga stabilitas, perdamaian dan ketahanan ekonomi kawasan, beberapa hal yang akan dikedepankan dalam pertemuan AMM/PMC kali ini.

Baca juga: Indonesia Kini Berpenghasilan Menengah Atas, Tapi Masih Tempati Peringkat 5 di ASEAN

Pertama, memperkuat penegakan prinsip-prinsip di ASEAN Charter dan berbagai tata perilaku seperti TAC, SEANWFZ, maupun AOIP guna terciptanya perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran kawasan.

Kedua, terus memperkuat Confidence Building Measures/CBM sambil mulai memperkuat preventive diplomacy.

"Dalam kaitan ini, saya akan mendorong agar mekanisme China, Japan, Korea dapat direvitalisasi kembali. Mekanisme ini sangat penting bagi stabilitas dan kemakmuran kawasan," kata Retno.

Ketiga, mendorong Nuclear Weapon States (NWS) untuk aksesi Protokol Traktat SEANWFZ

Keempat menyelesaikan Guidelines untuk mempercepat penyelesaian negosiasi Code of Conducts di Laut Cina Selatan.

Kelima menyelesaikan pembentukan ASEAN Maritime Outlook.

"AMM/PMC merupakan salah satu mekanisme ASEAN yang memiliki peran penting sebagai convening power, dimana culture of communication, culture of dialogue, terus berusaha dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Piagam PBB, Piagam ASEAN dan Hukum Internasional," ujarnya.