Abaikan Permintaan Sekutunya, Netanyahu Tolak Solusi Dua Negara setelah Perang di Gaza Berakhir

Kirby mengatakan bahwa sikap AS sudah jelas bahwa Israel tidak boleh menduduki kembali wilayah tersebut dan pemerintahan Biden mendukung pemerintahan yang “mewakili aspirasi rakyat Palestina.”

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan tidak ada cara untuk menyelesaikan tantangan keamanan wilayah tersebut tanpa pembentukan negara Palestina.

Berbicara pada konferensi pers, Miller mengatakan Israel mempunyai peluang saat ini karena negara-negara di kawasan siap memberikan jaminan keamanan kepada Israel.

“Tetapi tidak ada cara untuk menyelesaikan tantangan jangka panjang mereka untuk memberikan keamanan abadi dan tidak ada cara untuk menyelesaikan tantangan jangka pendek dalam membangun kembali Gaza dan membangun pemerintahan di Gaza serta memberikan keamanan bagi Gaza tanpa pembentukan negara Palestina."

AS mengatakan Otoritas Palestina (PA) yang diakui secara internasional, yang mengatur zona semi-otonom di Tepi Barat yang diduduki Israel, harus “direvitalisasi” dan dikembalikan ke Gaza.

Hamas menggulingkan PA di Gaza pada tahun 2007.

AS juga menyerukan langkah-langkah menuju pembentukan negara Palestina.

Palestina menginginkan Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai negara mereka.

Daerah-daerah tersebut direbut oleh Israel pada tahun 1967.

Baca juga: Biden dan Netanyahu Dilaporkan Sudah Tak Lagi Bicara selama 3 Minggu, Terakhir Berantem di Telepon

AS adalah pemasok senjata terbesar Israel dan mendukung perangnya melawan Hamas.

Namun, Biden memperingatkan Israel berisiko kehilangan dukungan global karena “pengeboman tanpa pandang bulu” di Gaza.

Kerugian yang sangat besar akibat perang ini telah menyebabkan meningkatnya seruan dari komunitas internasional untuk menghentikan serangan tersebut.

Kini, Israel menghadapi gugatan yang diajukan Afrika Selatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan genosida.

Afrika Selatan sedang mengupayakan tindakan sementara untuk mencegah kerugian lebih lanjut terhadap warga sipil di Gaza.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)