Apakah Pasukan Penjaga Perdamaian UNIFIL Sering Terluka?

TRIBUNNEWS.COM - Apakah Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (United Nations Interim Force in Lebanon) atau UNIFIL sering terluka ketika bertugas?

Dari tahun 1948 hingga akhir Agustus 2024, 4.398 pasukan penjaga perdamaian PBB yang menjalankan misi di seluruh dunia telah tewas.

Dari jumlah kematian tersebut, 1.629 disebabkan oleh penyakit, 1.406 disebabkan oleh kecelakaan, 1.130 disebabkan oleh tindakan jahat, dan 233 disebabkan oleh alasan lain, menurut data PBB.

UNIFIL merupakan misi penjaga perdamaian yang paling berbahaya, karena telah menelan korban paling banyak.

Selama 46 tahun, 337 pasukan penjaga perdamaian UNIFIL telah tewas.

Diikuti oleh Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi PBB di Mali, yang telah menelan korban 311 jiwa, dikutip dari CNN.

Jumlah kematian pasukan penjaga perdamaian tertinggi dalam satu tahun terjadi pada tahun 1993 ketika 252 pasukan penjaga perdamaian tewas selama misi di Somalia, Bosnia dan Herzegovina, Kamboja, dan lokasi lainnya, Al Jazeera melaporkan.

Pada tahun 2010, jumlah korban tewas tertinggi kedua terjadi ketika 173 pasukan penjaga perdamaian tewas.

Mereka termasuk tiga pasukan penjaga perdamaian dari Misi Uni Afrika-PBB di Darfur selama konfrontasi dengan penyerang tak dikenal.

Pada tahun yang sama, 43 anggota Misi Stabilisasi PBB di Haiti (MINUSTAH) tewas pada tanggal 12 Januari akibat gempa bumi di Haiti.

"10 personel MINUSTAH lainnya tewas pada tahun 2010 akibat tindakan kekerasan,"demikian dilaporkan situs web PBB.

Baca juga: Mengapa Israel Serang Pasukan Penjaga Perdamaian UNIFIL di Lebanon?

Pada tahun 2017, PBB mengatakan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian di Republik Demokratik Kongo diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata Pasukan Demokratik Sekutu.

Serangan itu menewaskan 14 pasukan penjaga perdamaian Tanzania dan melukai 44 lainnya.

Apa posisi hukum terkait penargetan pasukan penjaga perdamaian PBB?

Para pengamat mengatakan, penargetan misi PBB secara sengaja merupakan kejahatan perang.

"Berdasarkan hukum perang, personel PBB yang terlibat dalam operasi pemeliharaan perdamaian, termasuk anggota bersenjata, adalah warga sipil, dan serangan yang disengaja terhadap mereka dan fasilitas pemeliharaan perdamaian adalah melanggar hukum dan merupakan kejahatan perang," jelas laporan dari Human Rights Watch (HRW).