Yoon Suk Yeol Resmi Dimakzulkan, PM Korsel Maju Jadi Presiden Sementara

TRIBUNNEWS.COM - Para anggota parlemen Korea Selatan memutuskan untuk mencopot Presiden Yoon Suk Yeol dari jabatannya sebagai presiden Korsel, Sabtu (14/12/2024).

Pengumuman ini dirilis setelah parlemen memberikan suara atas usulan untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol atas pengumuman darurat militernya pekan kemarin.

Mengutip Al Jazeera, dari 300 anggota parlemen, 204 anggota memilih untuk memakzulkan presiden atas tuduhan pemberontakan sementara 85 anggota parlemen memilih menolak.

Sementara tiga anggota memilih abstain, dengan delapan suara dibatalkan

Atas putusan parlemen ini, Yoon kini resmi dimakzulkan dari jabatannya.

Pada pembukaan rapat Majelis Nasional, Ketua DPR Woo Won-shik menyatakan bahwa “beban sejarah” berada di tangan para anggota majelis.

Park Chan-dae, pemimpin partai oposisi utama Partai Demokratik Korea, menyatakan bahwa “Yoon adalah dalang pemberontakan”.

Ia menambahkan, pemungutan suara pemakzulan adalah “satu-satunya cara” untuk “menjaga konstitusi” Korea Selatan.

Terlebih, hingga kini Yoon tetap tidak menyesali perbuatannya dan bersikap menantang saat dampak dari deklarasi darurat militernya semakin menimbulkan dampak mendalam.

Sebagai informasi pemakzulan ini jadi kali kedua dalam sejarah Korsel.

Baca juga: Yoon Suk Yeol Dimakzulkan, Ini Sosok Presiden Sementara Korea Selatan

Setelah sebelumnya Park Geun-hye, presiden konservatif lainnya, pernah dimakzulkan pada bulan Desember 2016 dan dicopot dari jabatannya pada bulan Maret 2017 karena menyalahgunakan wewenang dan melakukan pemaksaan.

PM Korsel Maju Jadi Presiden Sementara

Pasca Yoon Suk Yeol dimakzulkan, Perdana Menteri Han Duck-soo otomatis akan mengambil alih tugas Yoon sebagai presiden sementara.

Dalam keterangan resminya PM Han Duck-soo berjanji akan berusaha keras menstabilkan situasi politik usai drama darurat militer Presiden Yoon Suk Yeol.

Dia meminta semua pihak dan elemen masyarakat di Korsel untuk bekerja sama membangun stabilitas negara.

Han mengatakan, Kabinet akan berupaya keras untuk memastikan fungsi pemerintahan tetap stabil, dan mendesak pejabat publik untuk melaksanakan tugas mereka dengan "rasa tekad yang luar biasa."