Krisis Korea
Yoon Suk Yeol Ditahan di Sel Isolasi Penjara Seoul, Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Yoon Suk Yeol ditangkap, dia menjalani interogasi di ruang rekaman video oleh tim CIO, ia ditahan di sel isolasi di Pusat Penahanan Seoul.
Penulis:
Andari Wulan Nugrahani
Editor:
Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Pada Rabu (15/1/2025), Presiden Yoon Suk Yeol ditangkap atas tuduhan pemberontakan setelah mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12/2024).
Pagi hari setelah Yoon Suk Yeol ditangkap, dia menjalani interogasi di ruang rekaman video oleh tim Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO).
Ia kini ditahan di sel isolasi di Pusat Penahanan Seoul.
Tim penyidik berencana mengajukan permohonan surat perintah penahanan terhadapnya dalam waktu 48 jam setelah penangkapan, yang harus diajukan paling lambat pukul 10:33 pagi pada Jumat. (17/1/2025).
Yoon tidak mengakui CIO sebagai lembaga penyelidik yang sah, maka dari itu kemungkinan besar dia akan menolak untuk memberikan kesaksian.
Ini bukan pertama kalinya Yoon menghindari interogasi, dikutip dari Korea JoongAng Daily.
Sebelumnya, Yoon Suk Yeol mangkir dari panggilan interogasi sebanyak tiga kali.
Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Jika investigasi diperpanjang, Yoon bisa dipindahkan untuk pemeriksaan lebih lanjut di gedung pengadilan.
Bila permohonan surat perintah penahanan disetujui, ia akan dipenjara di sel isolasi.
Seandainya permohonan surat perintah penahanan Yoon Suk Yeol ditolak, Presiden Korea Selatan trsebut akan segera dibebaskan.
Krisis Politik di Tengah Pemakzulan Yoon Suk Yeol
Penangkapan Yoon Suk Yeol terjadi di tengah krisis politik yang melanda Korea Selatan.
Baca juga: Penangkapan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Rabu Pagi Penuh Drama, 3 Ribu Polisi Terlibat
Tindakan Yoon yang memberlakukan darurat militer Desember tahun kemarin dipandang banyak pihak sebagai langkah untuk mengatasi krisis politik internal.
Yoon mengklaim bahwa darurat militer itu dikeluarkan untuk menangani ancaman kelompok anti-Korea Selatan.
Setelah tekanan dari Majelis Nasional agar Yoon membatalkan pemberlakuan darurat militer, dia menghadapi proses pemakzulan.
Pemakzulan ini dipicu oleh dugaan bahwa Yoon mengirim pasukan untuk menghalangi pemungutan suara parlemen terkait darurat militer.
Pemakzulan disetujui dengan suara mayoritas.
Setelah upaya pemakzulan mengguncang Korea Selatan, krisis politik di negeri Gingseng ini tak kunjung adem.
Upaya penangkapan Yoon tidak berjalan mulus.
Kasus penahanan Yoon memunculkan perbandingan dengan mantan presiden Korea Selatan lainnya.
Seperti halnya Presiden Park Geun-hye dan Lee Myung-bak, Yoon juga akan menjalani penahanan di ruang isolasi, yang biasanya digunakan untuk 6-7 narapidana umum.
Park Geun Hye ditahan di sel isolasi di Pusat Penahanan Seoul sejak Maret 2017 hingga dibebaskan pada Desember 2021.
Lee Myung Bak, yang juga dipenjara di Pusat Penahanan Seoul Timur, menghabiskan waktu di sel isolasi setelah penangkapannya pada Maret 2018.
Kondisi keamanan dan perlakuan yang akan diterima Yoon menjadi perhatian karena ini adalah pertama kalinya seorang presiden yang sedang menjabat dipenjara.
Kronologi Pemakzulan dan Penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol
-
Darurat Militer
Pada 3 Desember 2024, Presiden Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer di Korea Selatan, yang merupakan deklarasi pertama sejak tahun 1979.
Yoon menyatakan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menangani kelompok anti-negara yang mengancam keamanan.
Namun banyak pihak melihatnya sebagai solusi untuk krisis politik internal.
Dalam pidatonya, Yoon menyebutkan bahwa Majelis Nasional telah mengajukan banyak usulan pemakzulan terhadap pejabat pemerintah, yang menurutnya telah melumpuhkan sistem peradilan dan pemerintahan negara, The Korea Herald melaporkan.
-
Pemakzulan
Pada 4 Desember 2024, Majelis Nasional membatalkan pemberlakuan darurat militer.
Yoon Suk Yeol mencabutnya setelah tekanan dari parlemen.
Sebagai respons, parlemen Korea Selatan mengajukan pemakzulan terhadap Yoon dengan alasan bahwa deklarasi darurat militer tersebut merupakan tindakan pemberontakan.
Para anggota parlemen berpendapat bahwa Yoon mengirimkan pasukan untuk mencegah pemungutan suara terhadap deklarasi darurat militer, yang merupakan hak konstitusional mereka.
Pemakzulan ini disetujui dengan suara 204 setuju, 85 menolak, dan 3 abstain, BBC News melaporkan.
Setelah dokumen pemakzulan diserahkan kepada Yoon dan Mahkamah Konstitusi, masa depan kepresidenannya ditentukan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki waktu hingga 180 hari untuk memutuskan apakah Yoon akan diberhentikan atau tidak, The New York Times melaporkan.

-
Penangkapan
Pada 3 Januari 2025, meskipun Yoon telah mengabaikan tiga panggilan untuk diinterogasi, tim penyidik yang terdiri dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) melakukan upaya penangkapan.
Namun, upaya pertama gagal setelah terjadinya kebuntuan di kediaman resmi presiden yang melibatkan pengawal presiden dan pendukung Yoon.
Penangkapan baru dapat dilakukan pada 7 Januari 2025 setelah negosiasi yang intens.
Yoon Suk Yeol akhirnya dibawa ke kantor CIO untuk diinterogasi dan kemungkinan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul, Yonhap News Agency melaporkan.
Penangkapan Yoon menjadi momen bersejarah, mengingat ini adalah pertama kalinya seorang presiden yang sedang menjabat ditangkap di Korea Selatan.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.