Trump membuat sederet kebijakan kontroversial pada hari-hari pertamanya di Gedung Putih, adakah yang bisa menjegalnya?

Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di AS. Presiden berhak memilih hakim saat kursi hakim kosong.

Enam dari sembilan hakimnya saat ini berlatar konservatif, tiga di antaranya dicalonkan Trump selama masa jabatan presiden pertamanya. Namun, ini tidak menjamin bahwa semua putusan pengadilan inisiatif pemerintahannya akan terakomodasi.

Mahkamah Agung memang mencabut perlindungan federal untuk hak aborsi pada tahun 2022 - didukung oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Trump - seperti yang dijanjikannya selama kampanye tahun 2016.

Namun, Mahkamah Agung justru menegakkan beberapa perlindungan yang diatur lewat beleid jaminan kesehatan- yang dikenal sebagai Obamacare - serta beberapa regulasi terkait pencegahan diskriminasi di tempat kerja bagi individu LGBT.

Mahkamah Agung juga menolak upaya pembatalan hasil pemilihan presiden tahun 2020 dan mengakhiri program Daca, yang melindungi sebagian migran yang memasuki AS secara ilegal saat masih anak-anak.

Di luar Mahkamah Agung, menurut Pew Research Center, 60% hakim pengadilan distrik yang aktif dicalonkan oleh presiden dari Partai Demokrat, sementara hanya 40% yang dicalonkan oleh Partai Republik.

Peterson mencatat bahwa hakim dipandu oleh hukum yang ditetapkan Mahkamah Agung. Peterson mengatakan peradilan "tetap menjadi cabang ketiga pemerintahan yang signifikan dengan independensi yang tinggi".

Pemerintah negara bagian dan lokal

Struktur federal AS membatasi pengaruh Gedung Putih terhadap pengambilan kebijakan di negara-negara bagian.

Amandemen ke-10 konstitusi AS memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah negara bagian. Di antara wewenang tersebut adalah pengawasan keamanan, kesehatan, pendidikan, tunjangan sosial, hukum pidana, peraturan ketenagakerjaan, dan hukum properti.

Sementara, pemerintah tingkat kabupaten dan kota berwenang menangani keselamatan publik, perencanaan kota, dan penggunaan lahan.

Peterson yakin Demokrat akan memanfaatkan kewenangan ini untuk menantang pemerintahan Trump di tingkat yang lebih lokal.

Peterson mencatat bahwa California, tempat tinggalnya, adalah negara bagian terbesar di AS dan "ekonomi terbesar kelima" di dunia.

"Tidak semuanya demokratis, liberal, atau progresif, tetapi sangat condong ke arah itu," katanya.

Peterson mengharapkan California dan banyak negara bagian lain untuk "melakukan apa pun yang dapat dilakukannya, baik untuk melakukan hal-hal yang terlepas dari apa yang diinginkan Pemerintahan Trump atau untuk menantang pemerintahan Trump - seperti Texas dan negara bagian lain yang telah menantang pemerintahan Biden dan pemerintahan Obama di masa lalu".