Trump membuat sederet kebijakan kontroversial pada hari-hari pertamanya di Gedung Putih, adakah yang bisa menjegalnya?

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump telah berjanji menerapkan perubahan yang signifikan untuk masa jabatan keduanya sebagai presiden AS.

Setelah pelantikannya, ia menandatangani serangkaian kebijakan, yakni deklarasi darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko, penetapan kartel narkoba sebagai organisasi teroris, dan pengampunan untuk mereka yang terlibat dalam kerusuhan 6 Januari 2021.

Selama masa kampanye, kandidat dari Partai Republik itu berjanji melaksanakan "deportasi terbesar" dalam sejarah AS, merampingkan birokrasi pemerintah, memotong pajak, dan memperkenalkan tarif baru untuk impor asing.

Untuk mencapai tujuannya, Trump mengandalkan kendali Partai Republik atas Kongres dan mayoritas hakim konservatif di Mahkamah Agung. Meski begitu, ini semua bukan tanpa pengawasan dan tantangan.

Berikut adalah enam faktor yang menurut para ahli dapat membatasi rencananya.

Keunggulan tipis Partai Republik di Kongres

Partai Republik menguasai mayoritas di kedua kamar Kongres, tetapi keunggulannya tergolong tipis.

Pada pemilihan umum November lalu, Partai Republik meraih 220 kursi, sementara Demokrat meraih 215 kursi. Sejak itu, dua anggota kongres Partai Republik telah mengundurkan diri, sementara satu anggota lain diperkirakan akan menyusul.

Ini berdampak pada keunggulan partai menjadi hanya dua kursi – meskipun pemilihan untuk kursi kosong akan diadakan dalam beberapa bulan mendatang.

"Itu adalah mayoritas paling tipis di zaman modern," kata Profesor Mark Peterson, seorang ahli dalam studi kebijakan, hukum, dan ilmu politik di Universitas California, Los Angeles (UCLA), kepada BBC Mundo.

Dia mengatakan Partai Republik "sangat bersatu", tetapi bukan tanpa halangan untuk mengonsolidasikan mereka dalam untuk isu-isu yang rumit.

Di Senat, Partai Republik memegang 53 kursi, sementara 47 kursi dipegang Partai Demokrat.

Hal ini berarti Partai Republik tidak memperoleh mayoritas super 60 suara yang dibutuhkan untuk menghindari filibuster, yakni metode yang dipakai anggota parlemen guna menunda atau bahkan menggagalkan pemungutan suara.

Namun, prosedur yang dikenal sebagai "rekonsiliasi" memungkinkan Senat untuk menyetujui langkah-langkah anggaran dengan mayoritas sederhana – yakni dengan 51 suara.

Partai Republik mungkin dapat mencapai beberapa tujuan mereka dengan mengemas langkah-langkah ke dalam proses ini, kata Peterson, tetapi "Partai Demokrat dapat menghentikan hampir semua hal lain".