Menlu Suriah Asaad Hassan al-Shibani: Suriah Terbuka untuk Investasi Asing

Menlu Suriah Asaad Hassan al-Shibani: Suriah Terbuka untuk Investasi Asing

TRIBUNNEWS.COM- Menteri Luar Negeri Suriah Asaad Hassan al-Shibani mengatakan pada tanggal 22 Januari bahwa negaranya akan membuka ekonominya untuk investasi asing.

Bahwa Damaskus juga sedang menggodok kemitraan energi dan listrik dengan negara-negara Teluk, Reuters melaporkan pada tanggal 23 Januari.

“Sumber daya ekonomi Suriah beragam, dan kami memiliki banyak sektor – industri, pariwisata ... tentu saja, ekonomi di masa depan akan terbuka dan akan membuka jalan bagi investasi asing,” katanya pada pertemuan Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss.

Dalam dialog dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Shibani mengatakan Suriah memiliki “ekonomi yang beragam” dan “geografi yang penting secara strategis” dan sangat menginginkan investasi asing “dengan persyaratan yang adil dan transparan.”

Shibani juga mendesak masyarakat internasional untuk mencabut sanksi ekonomi, dan menggambarkannya sebagai “rintangan utama” bagi warga sipil Suriah.

Dengan dukungan aktivis oposisi Suriah yang diasingkan, Kongres AS memberlakukan sanksi ekonomi yang melumpuhkan terhadap Suriah pada tahun 2019, menghancurkan perekonomian dan menjerumuskan jutaan orang ke dalam kemiskinan, untuk mendorong warga Suriah di negara itu untuk menggulingkan pemerintahan mantan presiden Bashar al-Assad.

Shibani adalah anggota Hayat Tahrir al-Sham (HTS), bekas afiliasi Al-Qaeda yang menggulingkan Assad dan mengambil alih kekuasaan di Damaskus pada awal Desember.

Sebelumnya dikenal sebagai Zaid al-Attar, Shibani adalah pendiri Front Nusra, cabang dari Negara Islam Irak, yang kemudian menjadi ISIS.

Saat menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris, Tony Blair bergabung dengan Presiden AS George Bush dalam mengarang narasi palsu tentang Irak yang memiliki senjata pemusnah massal. Selain tuduhan palsu tersebut, Inggris dan AS menggunakan dugaan keberadaan anggota Al-Qaeda di Irak sebagai dalih untuk melancarkan perang terhadap negara tersebut dan menginvasinya pada tahun 2003, yang mengakibatkan kematian ratusan ribu warga Irak.

Sebelum perang, sanksi AS dan Inggris terhadap Irak juga menewaskan ratusan ribu warga Irak, yang sebagian besar adalah anak-anak.

Saat berbicara dengan Blair di Davos, Shibani mengatakan sebuah komite yang terdiri dari perwakilan berbagai kelompok akan menyusun konstitusi baru negara tersebut setelah mengadakan konferensi dialog nasional.

Pemimpin de facto Suriah, ketua HTS Ahmad al-Sharaa (sebelumnya dikenal sebagai Abu Mohammad al-Julani), telah berjanji konferensi tersebut akan mencakup semua lapisan masyarakat, meskipun ada tanda-tanda pemerintahnya berupaya membangun negara agama fundamentalis dan pembunuhan sektarian yang sedang berlangsung di desa-desa Alawite di pesisir negara tersebut.

"Kita memerlukan transisi inklusif yang mengarah pada konstitusi baru, pemilihan umum yang bebas dan adil, dalam proses politik yang dipimpin dan dimiliki oleh Suriah yang akan memulihkan kedaulatan dan integritas teritorial Suriah," kata utusan PBB untuk Suriah Geir Pedersen pada konferensi pers terpisah di Damaskus pada hari Rabu.

SUMBER: THE CRADLE